Pemekaran Kecamatan dan Desa Kesempatan Tata Ulang Batas

oleh

Penjabat (Pj) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat mengatakan dimekarkannya desa dan kecamatan merupakan kesempatan pemerintah daerah menata ulang batas wilayah. <p style="text-align: justify;"><br />“Jika tata batas antardesa maupun antarkecamatan sudah tertata dengan baik maka potensi konflik yang terjadi di masyarakat akibat belum jelasnya tata batas bisa dieliminasi,” kata kata Yasser, pada kalimantan-news baru-baru ini.<br /><br />Ia menerangkan, semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang sudah layak dimekarkan jika dilihat dari persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pemekaran kecamatan nomor 19 tahun 2008.<br /><br />“Namun untuk pemekaran itu tentunya akan melihat urutan prioritas didasarkan atas kebutuhan,” ujarnya.<br /><br />Hingga sekarang menurutnya ada 101 usulan pemekaran desa yang masuk ke pemerintah daerah dan 15 rencana pemekaran kecamatan dari 12 kecamatan yang diusulkan untuk dimekarkan.<br /><br />“Dua kecamatan lainnya yang belum masuk rencana pemekaran adalah Kelam Permai dan Binjai Hulu,” imbuhnya.<br /><br />Dalam waktu dekat ini menurutnya untuk kecamatan yang sudah dimasukan dalam agenda pembahasan untuk dibuatkan peraturan daerah ada enam.<br /><br />“Tetapi ini masih sedang berproses, nantinya akan ada prioritas yang diperoleh melalui rapat kerja,” jelasnya.<br /><br />Untuk memekarkan kecamatan menurutnya pemerintah daerah harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran, personil dan peralatan.<br />“Pertimbangan ini penting selain melihat kebutuhan wilayah dan masyarakat,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>