Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau, Kalimantan Tengah kini sedang berupaya membangun pembangkit listrik tenaga mini hidro sebagai salah satu usaha memenuhi kekurangan energi penerangan tersebut. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tuti Daryanti di Nanga Bulik, Jumat mengatakan rencana pembangunan PLTMH itu untuk mengatasi masalah energi listrik yang selama ini dirasakan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.<br /><br />"Tahun ini kita akan memprogramkan kembali PLTMH berkapasitas 16 KW di desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya. Ini dilakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)," kata Tuti.<br /><br />Permasalahan listrik yang sering dihadapi di setiap kabupaten, apalagi Kabupaten Lamandau yang baru sepuluh tahun lalu dimekarkan dari kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga diperlukan pemikiran dan program ke arah penyelesaiannya.<br /><br />Tuti mengatakan, jumlah desa di Lamandau sangat sulit membangun pembangkit baru karena jarak satu desa dengan desa lain sangat jauh, ditambah lagi letak geografisnya ikut mempengaruhi upaya pemenuhan energi yang sekitar 39 persen belum tersentuh listrik.<br /><br />Sebelumnya pemerintah juga telah membangun PLTMH di desa sumber Jaya Kecamatan Mentobi Raya berkapasitas daya 20 KW dan menerangi 68 unit rumah meski dayanya terbatas, hanya 450 watt/rumah.<br /><br />Kabupaten ini memiliki Riam, namun potensi alam tersebut belum dapat dipergunakan secara maksimal karena pembangunan pembangkit listrik tenaga air belum dimungkinkan karena lokasinya jauh dari pemukiman penduduk.<br /><br />Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kelistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), namun menurut Tuti masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara perawatan sehingga hanya sebagian yang berfungsi.<br /><br />Ada sejumlah PLTS yang digunakan masyarakat seperti di desa Liku kecamatan Batang Kawa, dan desa Sepondan kecamatan Bulik Timur. Namun kendalanya belum kesadaran merawat PLTS, padahal sudah diberi penyuluhan sebelum dilakukan penyerahan, kata Tuti.<br /><br />Dia mengatakan, masalah listrik bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kabupaten, tetapi pemerintah provinsi dan pusat. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan termasuk membangun PLTMH pada tahun ini oleh Ditjen EBTKE. <strong>(das/ant)</strong></p>
