Pemerintah Bertekad Teruskan Bali Democracy Forum

oleh

Pererintah Indonesia bertekad akan meneruskan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) dimasa-masa mendatang. Tekad ini disampaikan Menlu Marty M Natalegawa saat secara resmi menutup Bali Democracy Forum (BDF) VI, Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11). <p style="text-align: justify;">Tekad pemerintah tersebut, menurut Marty, didasari atas besarnya minat para peserta, serta relevansi nilai-nilai BDF sebagai satu-satunya forum antar-pemerintah di Kawasan Asia Pasifik.<br /><br />Forum ini mereka nilai sangat diperlukan untuk saling tukar pandangan, pengalaman dan praktik yang baik bagi good governance, juga kerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi.<br />Bahkan, kata Marty, peserta menyarankan agar BDF lebih diintensifkan dalam menyuarakan tantangan-tanangan sosial, politik global, ekonomi yang menghadang pemenuhan tuntutan demokrasi oleh rakyat.<br /><br />“Terimakasih kepada seluruh negara peserta yang terlibat secara aktif didalam diskusi,” ujar Menlu Maty saat membacakan chair statement.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Menlu Marty Natalegawa juga menyatakan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program Institute of Peace and democracy (IPD).<br /><br />Marty menggarisbawahi beberapa elemen penting sebagai hasil dari berbagi pengalaman dan diskusi selama dialog berlangsung.  Elemen yang di identifikasi, kata Marty, tersebut disarikan dari pidato utama, debat umum dan diskusi interkatif selama forum berlangsung dan merupakan open-ended list.<br /><br />“Demokrasi adalah proses yang terus berjalan, tidak ada ‘one-size fits all democracy’ dan pentingnya mengaitkan demokrasi dengan pembangunan ekonomi, perdamaian dan stabilitas” jelas Menlu Marty.<br /><br />Bali Democracy Forum ini dihadiri oleh 86 perwakilan negara dan negara pengamat (observer) dan perwakilan dari organisasi internasional.  Forum ini mendapatkan kehormatan dengan hadirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai penggagas BDF. Juga atas  hadirnya  Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunai Darussalam dan PM Xanana Gusmao dari Timor Leste. <br /><br />Dengan tema “Consolidating Democracy in a Pluralistic Society” pada pidato pembukanya Presiden SBY mengatakan  bahwa perbedaan dan pluralisme merupakan hal yang umum di dalam demokrasi, karena beragamnya budaya, etnis dan sosial ekonomi. “Perlunya untuk mengelaborasi bagaimana mengatasi tantangan yang ada untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja secara inklusif dan dapat mengakomodasi beragam kepentingan yang berbeda” ujar Presiden SBY.<br /><br />Forum  BDF VI kali ini terbagi ke dalam 3 sesi, yaitu: Sesi Pembuka, Debat Umum dan Diskusi Interkatif. Beberapa catatan yang bisa disarikan Debat Umum (General Debate), di antaranya: <br /><br />a. Demokrasi adalah proses yang terus berlangsung dan akan beradaptais terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan civil society dalam suatu pemerintah di suatu negarA; <br /><br />b.  Meskipun tantangan krisis ekonomi akan selalu ada dan mengancam demokrasi, sejarah mencatat bahwa karakteristik berkembang did alam demokrasi yang membrikan keuntungan bagi negara, sehingga bukan menjadi alasan untuk kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi; <br /><br />c. Demokrasi adalah universal secara alami, beradaptasi dan sesuai dengan nilai setempat. Setiap negara adalah unik, karena memiliki budaya dan sejarahnya masing-masing.<br />Selain itu: <br /><br />d. Menghargai hak asasi manusia, kebebasan mendasar, supremasi hukum merupakan dasar penting bagi demokrasi; <br /><br />e.Demokrasi mempromosikan modernisasi, toleransi dan persahabatan bagi perdamaian di dalam masyarakat yang pluralistik; dan <br /><br />f.Pentingnya peran sosial media dan juga kerjasama internasional didalam proses konsolidasi demokrasi di negara-negara yang melakukan transisi politik.<br /><br />Sesi Interaatif dengan judul “Conduction Free and Fair Election” membahas dua isu utama yaitu: 1) pentingnya proses pemilihan yang bebas dan adil untuk membangun kepercayaan dan perdamaian didalam masyarakat yang pluralistik, dan 2) peran lembaga Pemilu dan Hukum pemilu yang inklusif untuk  menjamim perdamaian dan pemilihan yang akuntabel (accountable) sebagai langkah untuk menciptakan demokrasi yang berkelanjutan (sustainable).<br /><br />Adapun sesi Interaktif dengan judul “Building and Strengthening Democratic Institutions” membahas lembaga demokrasi utama, diantaranya parlemen, sistem peradilan, kebebasan media, civil society dan partai politik. <em><strong>(DAS/YS/WID/RAM/Humas Setkab/ES)</strong></em></p>