Pemerintah Didesak Buka Keran Impor PPLB Entikong

oleh

Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kalimantan Barat mendesak pemerintah untuk membuka keran impor produk tertentu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Kabupaten Sanggau – Malaysia Timur. <p style="text-align: justify;"><br />"Sudah sekitar tujuh kali kami melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan membahas terkait pembukaan keran impor melalui Entikong tetapi hingga kini belum ada respon," kata Anggota Komisi B DPRD Kalbar Syarif Izhar Assyuri di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia berharap, dengan dibukanya keran impor maka kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan lebih meningkat dan pemenuhan produk tertentu seperti gula bisa terpenuhi dengan harga yang layak.<br /><br />"Kalau tidak secepatnya dibuka maka kawasan perbatasan cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ilegal seperti memasukkan produk luar ke Kalbar sehingga berdampak pada aspek pemasukan negara melalui pajak atau distribusi lainnya," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Ketua Kompartemen Perdagangan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar Rudyzar Z Mochtar juga mendesak pemerintah untuk segera membuka keran impor di PPLB Entikong Sanggau.<br /><br />Menurut dia, pemerintah juga perlu membuka keran impor untuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan produk tertentu, seperti di PPLB Entikong, Sanggau, Nunukan di Kalimantan Timur, dan pulau-pulau terluar, yakni Natuna, Sabang, Batam dan Marauke.<br /><br />Rudyzar menambahkan, regulasi itu cukup penting dipertahankan untuk memproteksi industri dalam negeri, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Tetapi perlu pula disentuh wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.<br /><br />Ia mencontohkan, masyarakat yang berdomisili di Entikong tetap akan mengkonsumsi produk-produk makanan, khususnya sembako yang berasal dari Sarawak, Malaysia Timur. "Kita tidak bisa menutup mata ada kebutuhan timbal balik antarmasyarakat di perbatasan kedua negara," ujarnya.<br /><br />Jika regulasi itu diperkaya dengan penambahan pintu masuk impor produk tertentu, maka nilai transaksi masyarakat akan lebih tinggi. "Dari segi harga, tentu akan lebih murah, karena bisa diimpor langsung dari pintu perlintasan batas negara tanpa melalui pintu lima pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam regulasi lama," jelasnya.<br /><br />Rudyzar mencontohkan, produk-produk perkebunan rakyat seperti lada (sahang putih, dan hitam), kemiri, cokelat, kopi, dan lainnya sering ditukar oleh warga Indonesia di Malaysia.<br /><br />"Karena selama ini berbagai kebutuhan pokok yang masuk dari negara tetangga secara ilegal, sehingga harga jual yang dibeli masyarakat menjadi mahal. Lebih baik keran impor dibuka, di satu sisi menambah pemasukan negara dari segi pajak, di sisi lain kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau," kata Rudyzar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>