Pemerintah Diminta Patuhi Hasil Musrenbang

oleh

Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Kalimantan Tengah diminta mematuhi musyawarah rencana pembangunan karena itu merupakan aspirasi masyarakat daerah yang seharusnya diimplementasi. <p style="text-align: justify;">Akibat tidak dipatuhinya aspirasi tersebut masyarakat mengeluh, dan bahkan terkadang marah saat Musrenbang dilaksanakan. Makanya, pemerintah daerah harus memperhatikan semua hasil Musrenbang, kata Anggota DPRD Kalteng Muhammad Rizal di Palangka Raya, Senin.<br /><br />"Kalau kami melihat keluhan yang disampaikan masyarakat saat musrenbang itu-itu saja, dan tidak berbeda. Ini membuktikan kalau musrenbang sering tidak dianggap oleh pengambil kebijakan," tambah dia.<br /><br />Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pun diminta agar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tidak terlepas dari hasil Musrenbang ataupun hasil reses yang telah disampaikan.<br /><br />Anggota Komisi D DPRD Kalteng itu mengatakan, ke depan apa yang telah disampaikan masyarakat saat Musrenbang harus ditampung pemerintah, sehingga pembangunan benar-benar optimal dan sesuai kebutuhan di daerah itu.<br /><br />"Kami juga berharap kewenangan yang ada pada pemerintah semaksimal mungkin sesuai dengan aturan pengganggaran dengan harapan SKPD terkait memprioritaskan KUA PPAS," katanya.<br /><br />Politisi dari Partai Golongan Karya itu mengaku sedih melihat kondisi kekinian setiap mengadakan musrenbang, karena masyarakat semakin jarang mengikuti bahkan jumlahnya setiah tahun menurun yang datang.<br /><br />Padahal menurut dia, musrenbang merupakan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya dan diperjuangkan para anggota DPRD yang menjadi wakilnya.<br /><br />"Ketika kami reses atau turun ke daerah, apa yang disampaikan masyarakat selama ini melalui Musrenbang dan sebagainya belum pernah ditindaklanjuti. Kami tidak ingin itu terus menerus terjadi," demikian Rizal. <strong>(das/ant)</strong></p>