Sejumlah warga Pulau Sembilan, Kalimantan Selatan, meminta pemerintah segera memberikan solusi untuk menyediakan kapal perintis alternatif, menggantikan kapal yang habis kontrak untuk mengangkut penumpang dan barang dari Kotabaru-Pulau Sembilan. <p style="text-align: justify;">"Apabila tidak segera dioperasikan kapal alternatif, kami khawatir masyarakat yang akan menanggung dampak buruknya," kata Palawagau, warga Pulau Sembilan, melalui telepon selulernya, Sabtu.<br /><br />Ia menjelaskan beberapa hari ini masyarakat Pulau Sembilan mulai resah karena stok bahan makanan sudah menipis.<br /><br />"Setiap ada kapal penges (kapal nelayan/pembeli ikan yang membawa es) membawa beras atau barang kebutuhan pokok ke Pulau Sembilan, langsung diserbu warga," katanya.<br /><br />Kepala Sekolah SMAN Pulau Sembilan itu menegaskan, "Tidak ada beras yang tersisa, semuanya langsung diserbu warga untuk persiapan di rumah masing-masing." Palawagau berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menyiapkan kapal yang malayani masyarakat Pulau Sembilan dan sekitarnya untuk beraktivitas.<br /><br />"Apabila tidak dilakukan, masyarakat sendiri yang menjadi korban, pertama masyarakat harus membeli bahan makanan dengan harga mahal, mencarter kapal dengan tarif jutaan rupiah," tambahnya.<br /><br />Saat ini yang dibutuhkan masyarakat di sini, kata dia, bahan makanan karena sudah lama tidak ada kapal yang mengangkut sembako dari Kotabaru setelah kapal perintis habis kontrak.<br /><br />Palawagau mengaku beberapa hari lalu dirinya membawa beras sebanyak 40 karung. Beberapa jam kemudian, beras tersebut ludes diserbu warga karena stok beras di rumah masing-masing habis.<br /><br />Akibat kosongnya bahan makanan tersebut, membuat harga sembako di Pulau Sembilan juga melonjak drastis.<br /><br />"Misalnya, beras merek Semar Sekarung (isi 20 kg) yang biasanya harganya Rp190 ribu–Rp200 ribu, naik menjadi Rp250 ribu–Rp260 ribu per karung," ujarnya.<br /><br />Bagaimana tidak naik, lanjut Palawagau, biaya kapal carter dari Kotabaru atau Batulicin ke Pulau Sembilan sudah tinggi, yakni mencapai Rp5 juta sekali pelayaran.<br /><br />Beberapa hari lalu, kata dia, berencana mencarter kapal dari Batulicin ke Pulau Sembilan dengan tarif Rp5 juta.<br /><br />Beruntung, Palawagau tidak jadi mencarter karena ada tumpangan kapal dengan cukup membayar Rp1,2 juta saja.<br /><br />Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru Sugian Noor menyatakan bahwa prosedur pengadaan kapal perintis untuk membuka daerah terisolasi di Kotabaru dan sekitarnya yang dilaksanakan pemerintah saat ini mengabaikan kepentingan masyarakat di kepulauan.<br /><br />"Buktinya, saat ini Pulau Sembilan sudah terancam terisolasi, sedangkan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan masih belum menetapkan perusahaan yang akan mengoperasikan kapal perintis," kata Sugian.<br /><br />Sejak akhir Desember 2014, kata dia, kapal perintis sudah habis kontrak.<br /><br />Sebagai gantinya, lanjut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus membuat kontrak baru untuk kapal perintis yang akan diopersikan di Pulau Sembilan, dan untuk mendapatkan perusahaan yang akan mengoperasikan kapal perlu ada lelang terlebih dahulu.<br /><br />Menurut Sugian, Kementerian Perhubungan harus mengubah sistem pengadaan kapal perintis untuk membuka daerah terisolasi, seperti di Kotabaru dan sekitarnya.<br /><br />"Agar tidak menjadi masalah yang rutin terjadi setiap tahun, pengoperasian kapal perintis tiga tahun, bukan setiap tahun. Karena setiap awal tahun, masyarakat jadi korban, menunggu prosedur lelang dan yang lainnya," tutur dia.<br /><br />Kementerian Perhubungan harusnya membuat kebijakan tersendiri khusus untuk pengadaan kapal perintis, kapal perintis untuk daerah kepulauan dikontrak setiap tiga tahun sekali dengan catatan setiap tahun dievaluasi.<br /><br />"Evaluasi tersebut tentunya tidak mengganggu kelancaran transportasi, tetapi sebagai kepastian pelayanan kepada masyarakat agar tetap prima," katanya.<br /><br />Kebijakan tersebut, menurut Kepala Dinas Perhubungan, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo, untuk program tol laut. Salah satu tujuan dari program tol laut adalah untuk kelancaran arus barang dan penumpang dari pulau satu ke pulau lainnya.<br /><br />"Seperti halnya di Pulau Sembilan Kotabaru saat ini, arus barang dan penumpang jadi terhenti akibat tidak tersedia alat transportasi," paparnya. (das/ant)</p>
