Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Daging Sapi

Anggota Komisi IV DPR-RI Habih Nabiel Fuad Almusawa meminta, pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian dapat segera menstabilkan harga daging sapi. "Dirjen Peternakan agar segera menindaklanjuti hasil rapat untuk menstabilkan harga daging sapi, terutama di Jakarta dan daerah sekitar," ujarnya dalam pres rilisnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, Rabu. "Karena tampaknya masalah harga daging sapi bukan cuma di Ibu Kota Negara saja, tapi juga pada beberapa daerah lain, dengan situasi dan kondisi yang bervariasi," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel itu, untuk menstabilkan harga daging sapi tersebut, pemerintah atau Dirjen Peternakan bisa menggunakan dana cadangan dalam APBN 2012 sebesar Rp3 triliun. "Mengapa saya sarankan menggunakan dana cadangan APBN 2012?, Karena kini sudah memasuki Desember 2012, yang berarti tahun anggaran segera akan berakhir. Jadi tunggu apa lagi?" lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. "Nah, kalau tahun anggaran sudah berakhir, maka agak sulit menggunakan dana cadangan yang tersedia pada APBN 2012, untuk menstabilkan harga daging sapi segera mungkin," tambah alumunus Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut. Dalam kaitan penggunaan dana cadangan tersebut, wakil rakyat dari PKS itu, menyarankan, Dirjen Peternakan agar segera mengajukan permintaan, guna menstabilkan harga pangan (dalam hal ini harga daging sapi). "Jika sudah mendapat persetujuan, segera gunakan untuk mensubsidi biaya angkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Jakarta dan sekitarnya atau daerah lain yang dianggap paling membutuhkan," sarannya. Ia mengungkapkan, dalam rapat bersama Dirjen Peternakan pekan lalu, terungkap, stok sapi lokal pada beberapa daerah di Indonesia, sebetulnya cukup, namun berada di NTT dan NTB. Harga sapi per kilogram hidup di NTB berkisar antara Rp23 ribu – Rp24.000 dan di NTT Rp22 ribu. Sementara di Jakarta berkisar antara Rp38 ribu – Rp40 ribu. Sedangkan selama ini alat transportasi untuk mengangkut sapi, menggunakan kapal kayu dengan kapasitas maksimal sekali angkut 300 ekor dan lama perjalanan dari NTT atau NTB ke Jakarta minimal tujuh hari. "Jika dana cadangan APBN 2012 itu sudah cair, maka bisa digunakan untuk menyewa kapal yang mampu mengangkut sapi dalam jumlah besar dan dengan waktu pengangkutan yang relatif singkat," ujarnya. "Dengan demikian suplai sapi secara berangsur-angsur mencukupi dan harga secara bertahap bisa stabil," lanjut legislator asal dapil "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel itu. Ia bersyukur, permasalahan stok dan harga daging sapi di dapilnya tidak terjadi seperti di Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, yang bukan saja sempat mengalami kelangkaan, tapi juga harga yang melambung tinggi. "Kita bersyukur di Kalsel tidak terjadi kelangkaan daging sapi dan harga di pasaran masih terkendali, sehingga tidak begitu meresahkan masyarakat konsumen," lanjutnya. "Tapi walau keadaan stok dan harga daging sapi di Kalsel masih tergolong stabil, kita tetap arus waspada dan mengantipasi agar tidak terjadi seperti di Jakarta beberapa waktu lalu," demikian Habib Nabiel. Pada kesempatan terpisah, H Syafullah Tamliha, anggota Komisi IV DPR-RI dari Partai Pesatuan Pembanguan (PPP), berpendapat, berdasarkan perhitungan, Kalsel sudah termasuk daerah yang mampu berswasembada daging. Karena, menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarbaru itu, stok sapi atau hewan ternak lain di Kalsel yang merupakan dapilnya tersebut, cukup. "Hanya saja sebaran yang tidak terkonsentrasi, serta keberadaan hewan ternak tersebut pada petani yang tersebar pada sejumlah kabupaten di Kalsel," demikian Tamliha. Di Kalsel terdapat beberapa daerah yang merupakan "kantong" ternak sapi, antara lain Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Barito Kuala. (phs/Ant)

Komentar