Home / Tak Berkategori

Pemerintah Disarankan Tetap Tambah Kuota BBM

Admin - Jurnalis

Rabu, 17 April 2013 - 03:16 WIB

URL berhasil dicopy

Pemerintah disarankan tetap menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mengatasi kelangkaan serta antrian panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum, seperti di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian antara lain disampaikan Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Rabu, terkait masih terjadinya antrian panjang kendaraan bermotor pada sejumlah SPBU di provinsi itu, terutama untuk mendapatkan solar. "Sebagai contoh di Kalsel yang pertambahan kendaraan bermotor tiap tahun sekitar 15 persen, belum termasuk pengguna lain. Sementara kuota BBM tak mengalami kenaikan, bahkan cenderung turun seperti solar, kecuali premium naik sedikit," katanya. Saran Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) serta perhubungan itu, berkaitan pula dengan rencana pemerintah membedakan harga terhadap pengguna BBM, yaitu antara mobil pribadi dan angkutan umum. Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, rencana pemerintah menaikan harga BBM atau membedakan harganya antara mobil pribadi dan angkutan umum, bukan menyelesaikan masalah. Bahkan, menurut Ketua Angkutan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kalsel itu, menaikan harga BBM atau membeda-bedakan harganya bagi pengguna, seperti antara mobil pribadi dan angkutan umum, bisa menimbulkan permasalahan baru. Mengenai pengawasan, mantan Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, berpendapat, hal tersebut sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan, asalkan sistimnya berjalan dengan baik dan benar. "Karena kalau sistim berjalan dengan baik dan benar, kontrol atau pengawasan juga akan jalan dengan sendirinya, sehingga tidak perlu repot-repot dengan masalah personil pengawas," katanya. Mengenai rencana pemerintah menaikan harga BBM atau menghapus subsidi, wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut, khawatir, kalau rencana itu hanya untuk pentingan politik tertentu dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. "Memang kelihatannya menaikan harga BBM atau menghapus subsidi itu bertujuan baik, yaitu akan dikonpensasi kembali dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT)," ujarnya. "Tapi tidak tertutup kemungkinan BLT tersebut sebuah politisasi, yang akan menguntungkan politik dari kelompok atau golongan tertentu," demikian Puar. (phs/Ant)