Home / Tak Berkategori

Pemerintah Dituntut Serius Sikapi Perbatasan Negara

Admin - Jurnalis

Senin, 5 Desember 2011 - 19:13 WIB

URL berhasil dicopy

Pakar Ilmu Politik dan Sosial Indonesia, Prof DR Ichsanul Amal menyatakan pemerintah Indonesia dan DPR RI perlu serius dalam menyikapi isu perbatasan negara, terutama masalah perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. "Untuk menangani permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan negara, kewanagan pemerintah pusat sangat besar pengaruhnya. Karena, jika pemerintah pusat tidak serius menyikapi permasalahan perbatasan ini, maka pemerintah daerah akan kesulitan dalam melakukan upaya penyelesaian masalah di perbatasan," katanya, saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Ilmiah Hubungan Antar Etnis Perbatasan Indonesia-Malaysia, di Pontianak, Senin. Menurutnya, jika berbicara mengenai pernatasan negara, itu mengacu pada kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, suara DPR juga memiliki peranan penting dalam meperjuangkan hak masyarakat khususnya yang ada di perbatasan. Dia mengatakan, dalam pemerintahan saja, DPR memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menggiring kebijakan pemerintah. Untuk itu, diharapkan para anggota DPR RI juga bisa serius dalam memperjuangkan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya perbatasan Kalbar yang saat ini sejak bergejolak. "Berbicara mengenai masalan perbatasan, dari hasil studi salah satu mahasiswa saya yang meneliti masalah perekonomian masyarakat perbatasan di Entikong, Kaupaten Sanggau, Kalbar, masyarakat di sana banyak yang mengkosumsi barang dari Malaysia. Itu sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan masyarakat di sana sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut," tuturnya. Hanya saja sepertinya hal itu dibesar-besarkan oleh sekelompk orang yang diperkirakan dilakukan oleh para pelaku ekonomi di tingkat pusat. Karena, jika masyarakat perbatasan mengkosumsi barang dari Malaysia, maka barang-barang dari pusat tidak akan laku di sana. "Saya rasa hal itu adalah yang lumrah, sebagai konsumen, masyarakat tentu lebih memilih barang yang mudarah dan mudah di dapat, tidak peduli dari mana asalnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Nasionalisme masyarakat perbatasan sudah luntur, hanya karena mereka mengkosumsi barang dari Malaysia," kata mantan Rektor Universitas Gajah Mada itu. Karena, lanjutnya, sampai saat ini saja, masyarakat di daerah perbatasan sangat sulit mendapatkan barang dari dalam negeri, apa lagi harganya sangat mahal. Dia mengatakan, jangankan mendapatkan komoditi dari dalam negeri yang sulit, untuk mendapatkan gas elpigi tabung tiga kilogram di wilayah Perbatasan sangat sulit didapatkan masyarakat. Padahal program konfersi minyak tanah ke gas merupakan program pemerintah pusat. "Jadi, jika ingin menyelesaikan isu perbatasan, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi dengan baik dan benar-benar serius dalam menyikapinya. Jangan hanya menuntut masyarakat di sana untuk mempertahankan rasa nasionalisme mereka saja, tetapi yang lebih penting adalah, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di sana dulu, seperti infrastruktur, sarana sosial dan sembako mereka," katanya. Sementara itu, DR Mely G Tan dari Anggota Komisi Ilmu Sosial Indonesia menambahkan, keterbelakangan pembangunan yang terjadi di daerah perbatasan mengakibatkan masyarakat di sana serba ketergantungan dengan Malaysia. "Untuk berobat dan bersekolah saja, banyak masyarakat Indonesia di perbatasan yang bersekolah dan berobat ke negara tetangga. Hal itu tidak bisa di pungkiri, karena di daerah terbatasan mengalami keterbelakangan pembangunan," tuturnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, selain memerlukan perhatian dari pemerintah untuk serius membenahi masalah perbatasa, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat di sana juga mesti di tingkatkan. Dia mencontohkan negara Singapura, yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil dan keterbatasan sumber daya alam, bisa meningkatkan pembangunan dengan mengoptimalkan SDM mereka. "Air saja Singapura harus mengimpornya dari Malaysia, namun karena mereka mampu mengoptimalkan SDMnya, negara tersebut bisa menjadi maju. Bahkan, Thailand saja, bisa di lihat antara ibu kota negara dengan daerah perbatasan, pembangunannya tidak jauh berbeda," tuturnya. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut, dia berpendapat, jika pemerintah pusat dan daerah mau serius membenahi masalah perbatasan, tentu bisa mengikuti jejak negara-negara tetangga yang sangat memperhatikan wilayah perbatasan mereka. "Yang lebih penting dalam menyikapi isu perbatasan negara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, dan saya rasa itu menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari pemerintah, karena itu sudah termaktub dalam UUD 1945, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata," kata Mely. (phs/Ant)