Pemerintah Harus Serius Kelola Sektor Maritim

oleh

Pemerintah ke depan harus lebih serius mengelola kemaritiman nasional sehingga dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Nono Sampono. <p style="text-align: justify;">Dalam kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Senin, pensiunan letnan jenderal TNI (Marinir) itu menyatakan, sektor kemaritiman nasional masih menyimpan potensi besar yang hingga saat ini belum sepenuhnya dioptimalkan.<br /><br />"Dengan posisi strategis Indonesia yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan Benua Asia dengan Australia mestinya sektor kemartiman perlu menjadi perhatian pemerintah," kata senator itu. <br /><br />Selama ini pendekatan pembangunan Indonesia masih berbasis darat dengan andalan di sektor agraris yang kemudian beralih ke basis industri dan manufaktur. Kemaritiman masih dipandang sebelah mata, yang belum memprioritaskan pembangunan infrastruktur, budaya, tata kelola, dan lain-lain terkait ini.<br /><br />Dibandingkan subsektor perhubungan udara, perhubungan laut masih menjadi anak tiri padahal perairan nasional terbilang salah satu terluas dan paling strategis dan paling kaya dari berbagai aspek di dunia. <br /><br />Sampono menjelaskan, sejak merdeka sampai zaman reformasi, Indonesia belum mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim. <br /><br />Menurut dia, meskipun ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dukungan anggaran untuk mengelola potensin besar maritim masih relatif kecil.<br /><br />Apalagi jika melihat anggaran di provinsi yang karakteristik kelautan, di antaranya Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Sulawesi Utara.<br /><br />"Porsi anggaran pembangunan yang didistribusikan pemerintah pusat selama ini tidak menghitung faktor potensi kelautan yang harus digali tetapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat baik jalan tol, bendungan, maupun irigasi," katanya.<br /><br />Menurut dia, porsi anggaran yang minim ini disebabkan karena faktor jumlah penduduk masih menjadi faktor dominan dalam distribusi anggaran. Makin banyak penduduk maka makin besar anggaran dialokasikan.<br /><br />"Indonesia akan menjadi negara besar jika mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim," katanya.<br /><br />Ia menambahkan, negara-negara besar di dunia tidak satupun mau melepaskan kepentingan nasionalnya di laut karena mereka sadar adanya potensi besar di laut, dari potensi hayati sampai kandungan mineral seperti emas, minyak dan gas. <br /><br />Negara-negara besar, di antaranya Amerika Serikat dan China, bahkan membuat inisiatif mengenai keamanan laut mereka dan membuat armada yang kuat untuk mengamankan kepentingan atas laut teritorial mereka. Walau kodratnya adalah negara kontinen, China tidak malu-malu dan segan mengklaim dengan kekuatan militer mereka atas hampir semua Laut China Selatan.<br /><br />"Amerika Serikat bahkan tidak segan-segan memasuki wilayah negara lain kalau ada kapal dagangnya yang diganggu, seperti pada pembajakan kapal Amerika Serikat di Somalia," ujarnya.<br /><br />Dia menilai, ada beberapa hal yang perlu dibuat agar kejayaan maritim Indonesia bisa diraih kembali, yakni dengan diwujudkannya kesetaraan anggaran pembangunan dan dukungan untuk program poros maritim global. <br /><br />Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun, namun kontribusi sektor kelautan baru mencapai sekitar 18,6 persen.<br /><br />"Padahal kontribusi sektor kelautan bisa diakselerasi sampai enam kali dari total APBN yang sudah menembus Rp2.000 triliun. Tentunya akselerasi ini bisa dicapai apabila porsi anggaran kemaritiman dioptimalkan secara maksimal," ujarnya.<br /><br />"Saya yakin anggaran besar untuk daerah dengan potensi kelautan akan menjadi akselerasi pembangunan di daerah, bisa mendatangkan devisa yang lebih besar dan akan meningkatkan pajak pembangunan yang signifikan," katanya.<br /><br />Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, menargetkan pada periode 2015-2019 pertumbuhan sektor perikanan mencapai tujuh persen pertahun. Ini jauh di atas realita pertumbuhan ekonomi nasional 2014 yang cuma 5,2 persen saja.<br /><br />"Sayangnya ada beberapa hal yang menjadi ganjalan terhadap potensi kelautan di Indonesia. Antara lain adalah keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sektor kelautan," kata dia.<br /><br />Menurut dia, keterbatasan anggaran di Kementerian Perikanan dan Kelautan juga menjadi salah satu yang mengganjal pengembangan potensi kelautan.<br /><br />Ia membandingkan, anggaran negara untuk sektor perikanan ada di kisaran Rp6-7 triliun pertahun, sedangkan anggaran di sektor pertanian mencapai Rp20 triliun pertahun. <strong>(das/ant)</strong></p>