Pemerintah Provinsi Bohongi Masyarakat Timur Kalbar

oleh

Disetujuinya 19 RUU pembentukan daerah otonomi baru dalam sidang paripurna istimewa DPR RI beberapa waktu lalu menjadi titik terang kebohongan pemerintah provinsi Kalimantan Barat terkakt dengan pemekaran provini Kapuas Raya. <p style="text-align: justify;">Sebagaimana yang kerap diungkapkan oleh gubernur Kalbar Cornelis dalam berbagai kesempatan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat menghambat proses pemekaran provinsi di wilayah timur Kalbar dengan dalih tidak pernah mencabut rekomendasi. Namun pemekaran terhambat karena moratorium (penghentian sementara) yang disampaikan oleh presiden SBY. <br /><br />“Inilah bukti kebohongan pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Bapak Cornelis. Buktinya ada 19 RUU pemekaran wilayah di negeri ini yang disetujui oleh DPR RI. <br />Jadi alasan karena ada moratorium dan lain sebagainya itu hanyalah bohong belaka. Ini jelas artinya bahwa pemerintah provinsi membohongi masyarakatnya yang berada di wilayah timur Kalbar,”ungkap Gusti Syarifudin, tokoh masyarakat Sintang saat ditemui di lobby hotel Cika baru-baru ini. <br /><br />Lebih lanjut, pria yang akrab di sapa Deden ini mengatakan bahwa selain membohongi masyarakat wilayah timur, pemprov juga telah secara nyata-nyata menghambat proses pemekaran provinsi Kapuas Raya. <br />Menurutnya cukup banyak bukti yang menunjukan bahwa upaya pemekaran Kapuas Raya dihambat.<br /> <br />“Awalnya dikatakan bahwa rekomendasi tidak pernah di cabut. Memang tidak pernah dicabut, karena rekomendasi pemekaran Kapuas Raya dikeluarkan pada masa kepemimpinan gubernur Usman Djafar. Yang diperlukan selanjutnya bukan lagi rekomendasi, tapi persetujuan tentang 3 hal dari pemprov sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor  78 Tahun 2007. Ini kenyataanya surat malah disembunyukan di meja Ketua DPRD Provinsi,  apa bukan menghambat namanya,”bebernya. <br /&gt;<br />Dikatakan Deden, surat yang dikirim oleh Bupati Sintang Milton Crosby sebagai Koordinator pembentukan Provinsi Kapua Raya jelas berisi permohonan persetujuan untk alokasi anggaran, penyerahan aset dan penyerahan personil pegawai dari Pemprov Kalbar untuk Provinsi Kapuas Raya. Tiga hal itulah yang menurutnya juga diminta oleh Komisi II DPR RI untuk melanjutkan proses pemekaran wilayah Kalbar. <br /><br />“Masyarakat wilayah timur pasti makin cerdas menyikapi hal ini. Mereka akan mengetahui dan bisa memilih siapa pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan siapa yang berbohong kepada rakyat,”tegasnya.<br />Namun begitu Deden mengatakan bahwa apa yang disampaikanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pilgub tahun ini, dimana Milton Crosby sebagai koodinator Kapuas Raya dan Cornelis sebagai incumbent akan maju kembali. “Ini bukan masalah Milton atau Cornelis, ini masalah rakyat wilayah timur Kalbar yang ingin hidup lebih sejahtera dan bisa menikmati pembangunan secara adil,”tegasnya. <br /><br />Ditempat yang sama, Ade Edi Mustafa pengurus Ikatan Persaudaraan Dayak Muslim Kabupaten Sintang (IPDMKS) menyatakan hal yang sama. Menurutnya pemerintah provinsi memang secara nyata-nyata menghambat proses pemekaran Kapuas Raya. Jika memang Pemprov tidak menghambat, maka bisa saja surat yang dianggap salah itu dikembalika atau dikoordinasikan untuk diperbaiki. <br /><br />“Apa susahnya mengembalikan surat dan berkoordinasi. Ini jaman canggih, teknologi sudah serba mendukung, Bukan malah suratnya dipekab sampai 20 bulan begitu,”tegasnya.<br />Hari itu, Gusti Syarifudin berkumpul dengan sejumlah tokoh muda dari berbagai latar belakang etnis. Termasuklah Michael Mahin, mantan anggota DPRD Kalbar dari Demokrat dan Sugianto, pengusaha muda Sintang berdarah Jawa. <br /><br />“Ini bukan persoalan Dayak, Melayu, Jawa atau masalah SARA. Tapi ini masalah kepentingan masyarakat wilayah timur Kalbar. Menghambat PKR sama dengan berhadapan dengan seluruh masyarakat wilayah timur,”ungkap Mahin.<br />Ungkapan Mahin ini diaminkan oleh sejumlah anak muda lain yang hadir dalam pertemuan tidak sengaja tersebut. <br />Sementara itu Jainudin, SH salah satu notaries yang ada di Sintang mengatakan bahwa pasti ada celah hukum yang bisa ditindaklanjuti dari tindakan menghambat proses pemekaran Kapuas Raya oleh pemerintah provinsi. “Setidaknya memang mengarah pada pelanggaran tentang tata usaha negara,”tegasnya.<br /><br />Terkait hal ini menurutnya, masyarakat wilayah timur Kalbar memiliki dua alternative untuk menindaklanjutinya. Pertama dengan melakukan hak gugat yaitu melakukan gugatan hukum yang disebut class action atau melalui sikap moril politik dalam pilgub 2012 yang akan digelar pada 20 September mendatang.<br /><br />Ditambahkan Deden bahwa dirinya dan sejumlah pemuda yang hadir diruang lobby hotel Cika tersebut bersepakat akan menyatukan kekuatan dalam sebuah wadah organisasi untuk mengambil langkah lanjut dari tercoretnya nama Provinsi Kapuas Raya dalam rencana pemekaran wilayah di DPR RI.<br /><br />“Kita akan berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan kelompok pemuda dari 4 kabupaten lain untuk turut memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya,”pungkasnya. <strong>(ek/ast)</strong></p>