Pemerintah Pusat Diminta Lebih Perhatikan Kalsel

oleh
oleh

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah meminta Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan provinsi itu yang kini terdiri 13 kabupaten/kota dan berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa. <p style="text-align: justify;">Permintaan pensiunan perwira menengah TNI-AD yang bergabung di Partai Golkar itu, di Banjarmasin, Rabu, berkaitan Hari Ulang Tahun ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan ke-61 Hari Jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, 14 Agustus 2011.<br /><br />"Memang Pemerintah Pusat sudah menaruh perhatian, guna mendorong kemajuan ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’ Kalimantan Selatan (Kalsel), tapi perhatian tersebut masih kurang berkeadilan dan hendaknya lebih lagi," tandas wakil rakyat dari Partai Golkar itu.<br /><br />Sebagai contoh jalan yang menghubungkan Banjarmasin, ibu kota Kalsel dengan daerah hulu sungai atau "Banua Lima" tempo dulu (hingga 1970-an), hanya bisa dilewati dua buah kendaraan bermotor roda empat berlawanan arah dengan kondisi pas-pasan, kini dapat dilalui tiga mobil.<br /><br />Bahkan pada ruas jalan Banjarmasin – Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar Kalsel yang berjarak sekitar 40 kilometer, kini sudah terdapat tiga lajur pada masing-masing arah berlawanan, lanjut mantan Komandan Korem Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.<br /><br />Namun, menurut putra Indonesia kelahiran Kalsel itu, ada hal lain yang masih memerlukan perhatian Pemerintah Pusat dalam upaya lebih memacu laju pembangunan daerah dan masyarakat di provinsinya, seperti masalah royalti.<br /><br />Menurut dia, pembagian royalti untuk Kalsel dari Pemerintah Pusat terkesan masih terlalu kecil dan kurang berkeadilan, bahkan realisasinya tidak selalu mulus, karena terkadang harus bulak-balik mengurusi ke Jakarta.<br /><br />Padahal sumbangsih Kalsel terhadap penerimaan devisa negara juga cukup besar, yang sejak tempo dulu bersumber dari ekspor karet, kayu dan rotan serta perikanan, yang kemudian dalam beberapa tahun belakangan berupa hasil tambang batu bara.<br /><br />"Oleh sebab itu, saya bersama teman-teman anggota DPRD Kalsel dan Gubernur akan terus berjuang agar pembagian royalti lebih memadai dan besar lagi untuk daerah penghasil," tandasnya.<br /><br />Pemerintah pusat jangan seakan memandang sebelah mata terhadap Kalsel yang penduduknya mungkin masih dianggap tergolong kecil dan tak mau bikin ulah macam-macam, sehingga perhatian agak kurang.<br /><br />"Kalsel sejak dulu, memang tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tak ada gerakan-gerakan yang mengarah mau keluar dari NKRI, terkecuali ada separatis gerombolan pengacau," ungkapnya.<br /><br />"Kesetiaan Kalsel pada NKRI terlihat dari Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pada 17 Mei 1949. Tapi jangan menganggap kesetiaan terhadap NKRI tersebut sebagai kelemahan penduduk Kalsel," demikian Nasib Alamsyah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>