Pemilihan Ketua DPRD Kotabaru Dari Suara Terbanyak

oleh

Pemilihan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, periode 2014-2019 masih mengacu pada Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), di mana unsur pimpinan ditetapkan dari partai yang memperoleh suara terbanyak. <p style="text-align: justify;">Sekretaris DPRD Kotabaru, Djoko Mutiyono, di Kotabaru, Selasa mengatakan, penentuan unsur pimpinan dewan Kotabaru tetap menggunakan undang-undang lama yakni berdasarkan perolehan suara terbanyak dari perolehan kursi terbanyak.<br /><br />"Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD) yang baru memang sudah disahkan, namun belum ditandatangani oleh Presiden, maka untuk unsur pimpinan DPRD kota/kabupaten ditentukan oleh perolehan kursi terbanyak dan dari kursi terbanyak itu dipilih intern siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan," jelas Djoko.<br /><br />Selanjutnya Djoko menyebut, untuk urutan perolehan suara terbanyak pertama berhak menjadi ketua, selanjutnya untuk perolehan suara kedua sebagai wakil ketua dan seterusnya.<br /><br />Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukannya bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pekan lalu.<br /><br />Koordinasi dengan Kemendagri dan KPU penting dilakukan, sebab Djoko menyebut dalam beberapa waktu terkini terjadi kesimpang siuran dalam penerapan peraturan tentang penentuan unsur pimpinan DPR dan DPRD menyusul terbitnya undang-undang tentang MD3 tahun 2014.<br /><br />Dimana dijelasklan penentuan unsur pimpinan tidak lagi berdasarkan perolehan kursi dan suara.<br /><br />Meski sudah diketuk oleh DPR, namun lanjut Djoko, dari penjelasan dirjen dan KPU, produk hukum tersebut belum bisa diterapkan karena masih belum ditandatangani oleh presiden, begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan atau peraturan pemerintah, sehingga belum bisa diterapkan.<br /><br />"Oleh sebab itu arahan dari Kemendagri dan KPU, kami (dewan Kotabaru) tetap akan melaksanakan pelantikan anggota dewan terpilih sesuai agenda berikut menentukan unsur pimpinan (ketua dan dua wakil ketua), ujarnya.<br /><br />Namun sebelum itu, Djoko menyebut pada 20 Agustus kita diminta untuk mengkonfirmsi lagi ke pusat melalui telepon guna memastikan penerapan dasar yang akan dipakai dalam penentuan unsur pimpinan dewan.<br /><br />Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kotabaru, Sultan Syahril menambahkan sesuai agenda yang sudah ditetapkan pelantikan anggota dewan terpilih periode 2014-2019 dilaksanakan 26 Agustus pemilihan unsur pimpinan dewan Kotabaru.<br /><br />"Hingga saat ini persiapan sudah matang, mulai dari venu, undangan dan hal-hal teknisnya. Bahkan sudah ada konfirmasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 26 siap mengikuti pelantikan itu," papar Sultan.<br /><br />Sebanyak 35 calon anggota DPRD Kotabaru, periode 2014-2019 hasil Pemilu Legislatif 9 April akan dilantik pada 26 Agustus 2014.<br /><br />Mereka dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem), memperoleh enam kursi, PKB tiga kursi, PKS empat kursi, PDIP empat kursi, Golkar empat kursi, Gerindra dua kursi, Demokrat tiga kursi, PAN dua kursi, PPP empat kursi, Hanura dua kursi, PBB satu kursi dan PKPI tidak memproleh kursi. <strong>(das/ant)</strong></p>