Pemkab Di Kalsel Dinilai Kurang Perhatikan Koperasi

oleh
oleh

Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan menilai, pemerintah kabupaten (Pemkab) di provinsi Kalsel kurang serius perhatikan koperasi. <p style="text-align: justify;">"Sebagai indikator kurang seriusnya perhatian Pemkab terhadap koperasi, dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, cuma tiga diantaranya yang memiliki dinas koperasi," ujar Ketua Komisi II DPRD tingkat provinsi tersebut, Muhammad Ihsanudin, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Tiga daerah yang memiliki dinas koperasi tersebut, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, katanya usai memimpin rapat komisinya bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalsel.<br /><br />Sedangkan yang belum memiliki dinas koperasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus menangani koperasi, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS).<br /><br />Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan, Tabalong, Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.<br /><br />Padahal keberadaan koperasi itu penting dalam upaya menopang peningkatan ekonomi kerakyatan, tutur Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel tersebut.<br /><br />"Terlebih kalau dikaitkan dengan pendapat mantan wakil Presiden M Hatta yang juga seorang ekonom, bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi rakyat," tandasnya.<br /><br />"Ke depan kita berharap, pemerintah kabupaten/kota se Kalsel agar lebih meningkatkan perhatian dalam pembinaan koperasi di daerah masing-masing, sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat," lanjutnya.<br /><br />Mengenai pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Kalsel, wakil rakyat dari PKS yang juga mantan pegawai Departemen Keuangan itu, mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi setempat.<br /><br />"Berdasarkan keterangan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, dari sejumlah koperasi yang terdapat di provinsinya, cuma sekitar 50 persen yang masuk kategori sehat dan seperduanya lagi kurang sehat," demikian M Ihsanudin.<br /><br />Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Bambang Supriadi mengungkapkan, perkembangan aset dan peredaran uang dari sejumlah koperasi di provinsnya selama ini mencapai triliunan rupiah.<br /><br />Begitu pula Sisa Hasil Usaha (SHU) selama ini dari sejumlah koperasi yang terdapat di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel mencapai belasan miliar rupiah.<br /><br />"Dengan melihat manfaatnya, karena itu saya sependapat perlu peningkatan pembinaan agar pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Kalsel bisa tambah maju," demikian Bambang. <strong>(phs/Ant)</strong></p>