Pemkab Diingatkan Selesaikan Kasus Sengketa Lahan

oleh

Pemerintah Provinsi mengingatkan kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah menyelesaikan kasus sengketa lahan yang menjadi permasalahan di masyarakat, kata Sekretaris Daerah Siun Jarias. <p style="text-align: justify;">"Saya ingatkan pemerintah daerah menyelesaikan secara baik, utamakan musyawarah mufakat dalam filosofi ‘Huma Betang’. Proses penyelesaian melalui hukum adat yang berlaku, jika diperlukan hingga proses hukum positif," katanya di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Hal tersebut dikatakan Siun saat membacakan Gubernur Agustin Teras Narang pada Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) regional Kalimantan yang diikuti para Bupati di wilayah tersebut.<br /><br />Pada acara yang dibuka oleh Ketua Umum Apkasi, Isran Noor iu Gubernur berharap pemerintah kabupaten lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang.<br /><br />Hal itu terutama dalam beberapa aspek bidang penataan ruang secara khusus peningkatan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, meningkatkan fasilitas/prasarana kepemudaan dan olahraga.<br /><br />Selain itu juga selektif dalam membuka investasi sebagai upaya menunjang pelaksanaan "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus atau (REDD +)", penanaman modal, sektor perhubungan, pengembangan perpustakaan, kehutanan dan transmigrasi.<br /><br />Pada rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalteng 2012 sebelumnya, Teras Narang mengatakan sengketa lahan terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 121 kasus, Kabupaten Kapuas 66 kasus.<br /><br />Kabupaten Barito Timur (Bartim) 21 kasus, Barito Utara (Barut) dan Katingan masing-masing 19 kasus, Seruyan dan Gunung Mas masing-masing 17 kasus, Kabupaten Pulang Pisau 11 kasus, Sukamara 9 kasus, Palangka Raya 8 kasus, Lamandau 4 kasus, Barito Selatan (Barsel) dan Murung Raya masing-masing 2 kasus.<br /><br />Penyebab munculnya sengketa lahan tersebut bervariasi mulai dari persoalan administrasi tanah yang belum jelas, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata serta legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata berdasarkan bukti-bukti formal saja.<br /><br />"Kasus pertanahan yang terjadi itu jangan sampai mengabaikan hak ulayat masyarakat terhadap tanah adat yang diperoleh secara turun temurun meskipun selalu berbenturan dengan hukum positif," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>