Pemkab Hulu Sungai Utara Usulkan Bedah Rumah

Pemkab Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengusulkan program bedah rumah ke Kementerian Perumahan Rakyat untuk masyarakat kurang mampu di 10 kecamatan di Amuntai. <p style="text-align: justify;">"Dari 10 kecamatan yang kami usulkan, hanya Kecamatan Amuntai Utara untuk 534 unit rumah yang dikabulkan," kata Bupati Hulu Sungai Utara H Abdul Wahid melalui press rilisnya, Kamis.<br /><br />Masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp7,5 juta untuk membeli material perbaikan rumah.<br /><br />Bupati menambahkan beberapa tahun sebelumnya HSU juga telah melaksanakan bedah rumah di empat kecamatan, yakni, Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Sungai Pandan dan Banjang.<br /><br />Selain bedah rumah yang menggunakan dana dari APBN, Hulu Sungai Utara juga melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disalurkan melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.<br /><br />Sebanyak 17 kepala keluarga (kk), yang mendapatkan program tersebut, masing-masing kk memperoleh dana bantuan perbaikan rumah sebesar Rp15 juta.<br /><br />"Bahkan untuk program RTLH ini pada RAPBD 2014 kembali dianggarkaan sebesar Rp90 juta untuk enam KK," terang Wahid.<br /><br />Lokasinya, mencakup empat kecamatan berbeda dari kegiatan sebelumnya, yakni, Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Amuntai Tengah dan Banjang.<br /><br />Atas pemintaan anggota DPRD Hulu Sungai Utara Wahid menjabarkan maksud dan tujuan Kementerian Perumahaan Rakyat mengalokasikan program bantuan PSPR khusus untuk Kecamatan Amuntai Tengah karna pertimbangan kepastian dalam pencapaian target perbaikan rumah disuatu wilayah kecamatan.<br /><br />Bahkan oleh Pemda Hulu Sungai Utara di desa yang mendapatkan bantuan ini dipastikan semua rumah penduduk yang diusulkan di desa itu keseluruhan akan diperbaiki sehingga tidak ada lagi ditemui rumah warga desa yang rusak atau tidak layak huni.<br /><br />Sedang usulan objek rumah yang layak dapat bantuan sepnuhnya diajukan oleh warga dan kepala desa dengan cara difoto, kemudian oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan survei kelayakan rumah yang diusulkan.<br /><br />Pekerjaan juga dilakukan swadaya oleh warga sedang bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan bukan berupa uang agar bantuan tepat sasaran dan dipergunakan sesuai maksud dan tujuannya.<br /><br />Anggota DPRD Hulu Sungai Utara Junaidi berharap pelaksanaan program perbaikan rumah masyarakat ini mendapat pengawasan yang ketat, karena rawan ditunggangi kepentingan politik apalagi menjelang pelaksaan Pemilu Legeslatif 2014.<br /><br />"Jangan-jangan nanti dikatakan kepada warga bahwa bantuan ini berasal dari partai politik tertentu," ujarnya.<strong> (das/ant)</strong></p>