Pemkab Kotabaru Turut Tangani Pulau Lari-Larian

Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Safarudin dari Partai Demokrat meminta, Pemerintah Kabupaten Kotabaru hendaknya turut serta menangani Pulau Lari-larian yang berlokasi di wilayahnya tersebut. <p style="text-align: justify;">Permintaan wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, terkait perjuangan pemerintah provinsi setempat agar Pulau Lari-larian tetap berada di wilayahnya, demikian dilaporkan, Senin.<br /><br />Sebab, menurut wakil rakyat dari Demokrat kelahiran "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru itu, kalau cuma Pemprov Kalsel yang bergerak menangani masalah Pulau Lari-larian tersebut, mungkin akan kehabisan tenaga atau energi, tanpa keikutsertaan Pemkab setempat.<br /><br />"Tapi dengan keikutsertaan Pemkab Kotabaru menangani, terutama terkait kewilayahan, maka Pulau Lari-larian yang berbatasan Selat Makassar atau Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) itu, kita berharap bisa mempertahankannya tetap berada dalam wilayah Kalsel," tandasnya.<br /><br />Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkab Kotabaru untuk ikut serta menangani Pulau Lari-larian tersebut, yang dapat membantu identifikasi sebagai bagian wilayah Kalsel.<br /><br />Namun wakil rakyat Kalsel dari Demokrat yang menyandang gelar magister ilmu hukum itu, belum bersedia memberi keterangan cara-cara yang mesti Pemkab Kotabaru lakukan agar Pulau Lari-larian tersebut jangan lepas ke provinsi lain.<br /><br />"Cara-cara tersebut, saya kira bagian dari taktis dan strategi kita, bagaimana agar Pulau Lari-larian tetap berada dalam wilayah Kalsel. Karenanya orang lain tidak perlu tahu," tuturnya.<br /><br />"Karena kita menyangkan, kalau Pulau Lari-larian itu sampai lepas dari Kalsel, walau luas wilayahnya kecil. Tapi memiliki sumber daya alam potensial untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel," lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.<br /><br />Sementara itu, Pemprov Kalsel hendaknya terus meningkatkan perjuangan pada tingkat pusat dengan menghimpun segala daya dan upaya untuk mempertahankan status Pulau Lari-larian tersebut, demikian Safarudin.<br /><br />Pulau Lari-larian hanya seluas puluhan hektar, namun menurut informasi dan hasil penelitian, di wilayah tersebut menyimpan kekayaan SDA berupa minyak dan gas yang mampu bertahan lebih dari 50 tahun masa eksploitasi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>