Pemkab Kotim Dan Kejaksaan Sampit Bekerja Sama

oleh

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, bekerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. <p style="text-align: justify;">"Kerja sama ini untuk menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Pemkab dapat meminta bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya ke Kejaksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan," kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi di Sampit, Senin.<br /><br />Jalina kerja sama itu ditandeai dengan penandatangan niota kesepahaman oleh Bupati Supian Hadi dan Kepala Kejari Sampit, Nanang Ibrahim Soleh, disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Muhammad Roskanedi di hadapan ratusan pegawai negeri dan kepala desa.<br /><br />Untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, pemerintah daerah melalui bupati akan memberikan kuasa khusus kepada Kejari Sampit sebagai Jaksa Pengacara Negara yang nantinya bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kotim dalam hal sebagai tergugat maupun penggugat di pengadilan hukum perdata dan tata usaha negara.<br /><br />Kerja sama ini berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui setelah melalui pembahasan bersama terkait isi kesepakatan.<br /><br />Supian berharap kerja sama ini dapat membantu pemerintah daerah dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.<br /><br />Kepala Kejati Kalteng, Muhammad Roskanedi menyambut positif kerja sama ini yang memang dianjurkan untuk pencegahan pelanggaran maupun dan penanganan hukum.<br /><br />Para pemegang kebijakan di setiap satuan kerja perangkat daerah maupun posisi-posisi penting lainnya bisa berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara agar terhindar dari pelanggaran hukum maupun ketika sedang berhadapan dengan hukum misalya berupa gugatan perdata dan tata usaha negara.<br /><br />"Jadi, setelah ini, tidak perlu lagi takut ke Kejaksaan. Ubah imej kejakaaan angker. Kalau orang ke kejaksaan itu belum tentu bermasalah. Misalkan SKPD mau menandatangani kontrak kegiatan, maka bisa minta pendampingan dengan kejaksaan, bahkan mulai tahap awal supaya tidak terjadi pelanggaran," ucap Roskanedi.<br /><br />Dia memuji inisiatif Bupati Supian Hadi yang meminta dirinya memberikan arahan terkait masalah hukum ke para pegawai dan kepala desa.<br /><br />Hal ini, katanya, menunjukkan keseriusan bupati untuk menjadikan pemerintahan yang dipimpinnya terhindar dari penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan.<br /><br />"Selama saya menjabat, baru Bupati Kotim yang datang meminta saya memberi pencerahan soal hukum. Saya sangat menghargai dan ini inisiatif yang bagus karena berarti ada keseriusan dari bupati agar pemerintahannya bebas dari penyimpangan," kata Roskanedi. (das/ant)</p>