Pemkab Kubu Raya Lakukan Pemetaan Prioritas Pembanggunan

oleh

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat terus melakukan pemetaan prioritas Pembangunan pada tahun 2018 yang akan datang melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan. <p style="text-align: justify;">Camat Kuala Mandor B Yansen Sinbarani mengatakan, Kecamatan Kuala Mandor B, menitik beratkan fokus dan peta pembangunan di tahun 2018 mendatang pada Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kuala Mandor B dengan dukungan Infra Struktur yang memadai.<br /><br />"Pada tahun 2017 ini kegiatan utama Kecamatan Kuala Mandor B masih pada infrastruktur Jalan Poros dan jalan lingkungan yang akan didukung melalui imbal swadya. Dengan demikian seluruh jalan poros Kuala Mandor B 2017 ini diharapkan bisa mencapai 80 persen seleasi dibangun. Sehingga ditahun 2018 fokus utama pada pembangunan ekonomi kerakyatan seraya menyelesaikan infrastruktur yang belum tuntas", ungkap Camat Kuala Mandor B Yansen Sibarani di Kuala Mandor B, Senin (20/2/2017).<br /><br />Yansen mengatakan, Kuala Mandor B merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan dua Kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Mempawah dan Landak. Dikatakan Yansen salah satu Jalan Poros yang menghubungkan Kuala Mandor B dengan salah satu Kecamatan di Landak melalui Kubu Padi diharapkan tuntas pada tahun ini.<br /><br />“Mulai tahun 2018, kita akan fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan tetap menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Pengembangan sentra ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan sangat dominan untuk dikembangkan di Kuala Mandor B. Kita harapkan infrstruktur, terutama jalan poros kita bisa mencapai 70-80% di tahun ini, sehingga ditahun 2018 tinggal menyelesaikan kekurangannya,” ujar Yansen.<br /><br />Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus menuturkan, Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros yang menjadi salah satu Program Utama dalam RPJMD Kubu Raya adalah dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan ketersediaan infrastruktur, maka akses masyarakat untuk membaawa dan menjual hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan akan semakin mudah dengan biaya operasional yang akan relativ murah dan jarak tempuh yang dekat.                       <br /><br />"Mulai tahun 2018 mendatang, fokus pembangunan mulai bergerak pada sektor pengembangan ekonomi masyarakat dengan tetap menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada. Sebab, tanpa didukung oleh infrastruktur, maka akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi di masyrakat. Sebab infrastruktur adalah urat nadi bagi perekonomian", paparnya.<br /><br />Hermanus menjelaskan, melalui Musrenbang ini hendaknya dapat merumuskan segala skala priortitas pembangunan didaerah ini. Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Desa sudah harus menginventarisir segala potensi yang ada di desanya masing-masing untuk dikembangkan sebagai program pengembangan ekonomi kerakyatan.<br /><br />"Setelah diinfentarisir, baru kita akan lakukan pemetaan, mana potensi lokal berskla Desa yang bisa dikelola melalui Bumdes dana mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, provinsi dan Pusat. Hal ini penting karena kewenangan kita semua dibatasi dan ditentukan oleh undang-undang, untuk itulah kita butuhkan perencanaan yang matang,” tuturnya.<br /><br />Hermanus mengatakan program-program prioritas tersebut harus disusun dengan sangat hati-hati dan dengan sangat matang. Sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.<br /><br />"Sebagaimana cita-cita Pemerintah Kubu Raya yang tertuang dalam visi dan misi menjadikan Kubu Raya yang maju, Harmonis dan memiliki daya saing tinggi, diimplementasikan dalam program-program pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi masyarakat," jelasnya.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Ditanya mengenai tapal batas administrative, antar Kabupaten Kubu Raya dengan kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah yang sampai saat ini masih dalam proses di Provinsi Kalimantan Barat. Dikatakan Hermanus, perlu kerjasama dan dorongan terus menerus secara bersama-sama sehingga persoalan tapal batas bisa segera selesai. <br /><br /><br />Sumber: http://www.rri.co.id</p>