Pemkab Melawi Bentuk Satgas Lintas Sektoral Tangani Kebakaran Hutan

oleh

Menindaklanjuti adakan titip hot spot (titik api, red) di Melawi, Pemerintah Kabupaten Melawi akan melakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas sektoral, baik dari TNI, Polri dan dari instansi-instansi terkait di lingkungan Pemkab Melawi. <p style="text-align: justify;">Mararius Horong selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Melawi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membentuk Satgas penanganan hotspot di Melawi. <br /><br />“Nanti kami akan melakukan pertemuan lagi dengan lintas sektoral agar pembentukan Satgas ini bisa segera dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantor Pemkab Melawi usai rapat bersama Sekda Melawi, Senin (7/9).<br /><br />Horong mengatakan, pembentukan Satgas bertujuan agar bisa melakukan tindak lanjut adanya hots pot, seperti melakukan pemadaman lansung ke lapangan. Kemudin juga bertujuan untuk antisipasi adanya penambahan titik hots spot di Melawi.<br /><br />“Kita akan mensosialisasikannya, dan akan menyampaikannya ke pihak-pihak perusahaan agar bisa ikut berperan untuk mengantisipasi titik hots pot ini. Asap inikan akibat kebakaran hutan, salah satu sosialisasi kita agar tidak membakar lahan, dengan begitu tidak menambah kabut asap sekarang ini,” ungkapnya.<br /><br />Horong mengatakan, satu titik hots pot yang ada di Melawi saat ini yakni di Desa Tengkajau Kecamatan Pinoh Utara. “Kami kami tidak tau apakah hutan yang mengalami kebakaran atau bukan. Maka kita akan eksen kelapangan nanti,” ucapnya.<br /><br />Sementara terkait anggaran untuk Satgas tersebut, horong mengatakan bahwa setelah terbentuk nanti, pihaknya akan mengajukan bantuan melalui APBD Melawi dan bila perlu minta bantuan ke APBN. Sebab tidak ada anggaran khusus untuk penanganan atau pembentukan Satgas ini. <br /><br />“Satgas ini dianggap penting, terlebih musim kemarau seperti sekarang ini. Ini tidak hanya dimusim kemarau, Satgas ini juga, nantinya akan memantau perkembangan musim. Ini mengacu kepada Perbup nomor 81 tahun 2011, disitu sudah jelas,” ucapnya.<br /><br />Sementra, Seretaris BPBD, Nakasir, SE didampingi kasi Pencegahan Bencana, Andi Kulu T, sebelum ditemui di kantor BPBD mengatakan, pihak BPBD selama ini tidak bisa bekerja secara maksimal, sebab usulan-usulan terhadap antisipasi bencana di musim kemarau ini tidak ada yang disetujui. <br /><br />“Bagaimana kita mau bekerja, apa yang kita usulkan semuanya dicoret, hanya ada beberapa saja yang disetujui seperti logistic dan pemetaan banjir saja. Titik hots pot saat ini saja kita tidak ada mendata, karena tidak ada anggaran tadi,” ungkap Nakasir dan Andi.<br /><br />Peralatan untuk mengantisipasi serta melakukan deteksi titik hots pot, di BPBD juga tidak ada, sehingga sangat menghambat kinerja mereka. “Alat untuk mendeteksi serta alat untuk penanggulangan bencana lainnya kita juga tidak punya,” pungkasnya. (KN)</p>