Sebelum melaksanakan kelanjutan pembangunan Kantor Bupati Melawi tahun ini yang direncanakan akan dimulai bulan Juni, pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi leading sektor mengerjakan kantor tersebut akan melakukan review terkait desaignnya. <p style="text-align: justify;"><br />“Kita sekarang masih persiapkan review desainnya. Jadi kita harus tahu dulu titik mana yang akan kita mulai. Kemudian sampai sejauh mana yang akan kita mulai kembali. Makanya kita lakukan review sebelum dilaksanakan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Hinduansyah, ditemui kemarin.<br /> <br />Dari pantauannya dilapangan, banyaknya bagian bangunan yang telah rusak membuat Pemkab harus merombak total. Seperti pada dinding, atap serta plafon hingga keramik. Menurut Hindu, yang rusak berat akan dikerjakan ulang. <br /><br />“Yang sudah tak bisa dipakai, tentu kita buat baru. Makanya itu kita perlu review desain. Jadi tahu dimulai dari mana sehingga tak terjadi tumpang tindih pekerjaan ini,” ucapnya. <br /><br />Hinduansyah menuturkan, terkait desaign tidak akan mengubah struktur bangunan. Perubahan hanya terjadi pada atap bangunan yang akan dilakukan penyesuaian. Untuk dinding kaca yang sudah terpasang pada bangunan awal kantor bupati akan dirubah menggunakan dinding semen biasa dengan dilengkapi pintu dan jendela. <br /><br />“Kita tak pakai lagi kaca full seperti dulu,” terangnya.<br /><br />Terkait proses lelang, Hinduansyah menargetkan akan dimulai pada Mei ini, sehingga pekerjaan di lapangan sudah bisa dimulai pada Juni 2017. Kantor bupati ini diharapkan tuntas sebelum berakhirnya tahun anggaran 2017. <br /><br />“Kita juga bekerja sama dengan inspektorat terkait dengan pelaksanaan review desain. Sehingga kedepan tak muncul masalah dalam proses pembangunan kantor bupati,” jelasnya.<br /><br />Hinduansyah mengatakan, perencanaan untuk kantor bupati Melawi sebenarnya sudah dibuat. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 21 miliar lebih. Dana ini, lanjut Hindu diperkirakan cukup untuk membangun fisik bangunan kantor bupati. <br /><br />“Hanya untuk lingkungan, penataan halaman dan jalan masuk itu belum. Dana itu hanya khusus fisik saja. Meubeler dan listrik itu masuk,” terangnya. (KN)</p>
