Tahun ini pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Melawi sedikit istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. <p style="text-align: justify;">Jika ditahun sebelumnya, panitia Pilkades harus mengumpulkan dana dengan memintai biaya dari para Calon, maka tahun ini sudah tidak perlu lagi. Sebab Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-Kesbangpol) Melawi menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun ini. <br /><br />Kepala BPMPD, Junaidi mengatakan, Sesuai dengan amanah undang-undang desa, maka pelaksanaan Pilkades langsung ditanggung dari APBD. <br /><br />“Jadi sekarang tidak diperbolehkan memungut biaya pendaftaran atau yang lainnya dari calon kepala desa karena dananya sudah ditanggung daerah,” tegasnya, ditemui dikantornya belum lama ini.<br /><br />Pada 2016 ini, rencananya akan ada 50 desa di kabupaten Melawi yang menggelar Pilkades serentak. Dengan adanya dana yang disediakan Pemerintah Melawi, maka panitia Pilkades tidak perlu lagi khawatir dan repot-repot memungut biaya pendaftaran.<br /><br />“Setiap desa yang menyelenggarakan Pilkades mendapatkan Rp 30 juta per desa. Dana ini diperuntukkan khusus untuk penyelenggaraan pemilihan. Untuk pelantikan nanti lain lagi anggarannya, karena rencananya kades terpilih akan dilantik serentak,” paparnya. <br /> <br />Pilkades serentak tersebut rencananya akan dilaksanakan pada November tahun ini. Terkait jumlah desa yang akan melaksanakan, selain dari 50 desa, Junaidi memprediksi bisa saja bertambah mengingat adanya kepala desa yang juga berakhir pada masa jabatannya pada 2016.<br /><br />“Yang sudah pasti terdaftar untuk menggelar Pilkades ada 50 desa, semuanya sudah memang sudah habis masa jabatannya sejak tahun 2014 dan 2015. Pada tahun itu, desa ini tak bisa menggelar Pilkades karena bertepatan dengan penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilkada,” paparnya.<br /><br />Dari 50 desa yang akan meaksanakan Pilkades tersebut, Kecamatan Tanah Pinoh lah yang paling banyak menggelar Pilkades, dimana dari 15 desa, ada 12 desa yang masa jabatan kadesnya telah habis. Sementara ini, lanjutnya, 50 desa yang belum memiliki kepala desa definitif dipimpin oleh Penjabat kades yang ditunjuk oleh Camat setempat. (KN)</p>
