Pemkab Melawi Usulkan 11 Raperda Tahun 2017

oleh

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi, kembali mengusulkan 11 Rancangan peraturan daerah (Raperda) di tahun 2017 ini. melalui Rapat paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (19/7) di Ruang Rapat DPRD Melawi itu, dihadiri Sekretaris Daerah, Drs. Ivo Titus Mulyono, selaku yang mewakili Bupati Melawi, sejumlah kepala SKPD, serta Forkopindan dan para tokoh di lingkungan pemkab Melawi. <p style="text-align: justify;">Dalam membacakan sambuatan Bupati Melawi, Sekda menyampai pengusulan 11 Raperda tersebut merujuk pada berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.<br /><br />“Pembentukan peraturan perundang-undangan membawa dampak yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, khususnya pembangunan di bidang hukum,”  ungkapnya.<br /><br />Lebih lanjut, Ivo Titus Mulyono menjelaskan, adanya perubahan dari undang-undang peraturan yang lebih tinggi, mengharuskan daerah melakukan revisi dan penyempurnaan  terhadap produk hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan pedoman dasar hukum dalam peraturan-peraturan daerah.<br /><br />“Dalam suatu peraturan daerah harus benar-benar mengayomi, memberikan rasa aman, serat dapat meningkatkan kecitraan masyarakat dalam berkehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” tuturnya.<br /><br />Ivo memaparkan, 11 Raperda yang diusulkan yakni Raperda Tentang Pajak Parkir, Raperda Pinjaman Daerah, Pengelolahan Barang Milik Daerah, Distribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Distribusi Pelayanan Kebersihan. Kemudian raperda Pengelolahan Sampah, Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.<br /><br />“Terus Pajak Penerangan Jalan, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Melawi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun jamak multi years pembangunan jembatan Sungai Pinoh dua dan jembatan kebrak Kabupaten Melawi. Kami harapkan rancangan peraturan daerah ini segera dibahas bersama eksekutif dan legislatif,” pungkasnya. (KN)</p>