Pemerintah Kabupaten Nunukan Kaltim akan mengevaluasi kembali kartu kendali pengisian bahan bakar minyak (BBM) di agen premium, minyak dan solar (APMS) yang diberikan kepada pemilik kendaraan (mobil). <p>Sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Nunukan, Jafar, Selasa meminta kartu kendali yang dikeluarkan oleh Distamben dan SDM Kabupaten Nunukan tidak menguntungkan mereka karena jatah yang tercantum di dalamnya tidak mencukupi selama satu pekan operasi.<br /><br />Ia mengatakan, jatah bensin sebanyak 20 liter setiap pengisian di APMS sangat tidak logis karena APMS hanya buka sekali dalam seminggu dan menganggap jatah tersebut sangat kurang.<br /><br />Jafar meminta agar jatah BBM di dalam kartu kendali tersebut ditambah menjadi 30 liter dengan kalkulasi dapat memenuhi kebutuhannya apabila APMS tidak beroperasi.<br /><br />"Kami mau jatah BBM untuk sopir angkot ditambah menjadi 30 liter setia pengisian karena APMS biasanya buka hanya sekali dalam seminggu. Jatah 20 liter itu biasanya tidak mencukupi apalagi perjalanan jauh sampai Sedadap yang berjarak 10 kilometer lebih," kata Iwan saat pertemuan dengan Pemkab Nunukan, kepolisian dan instansi terkait seperti TNI AL.<br /><br />Menanggapi permintaan sopir angkot itu, pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben dan SDM) Kabupaten Nunukan, Abdul Azis Muhammadiyah menegaskan, masalah jatah BBM bagi sopir angkot dan pemilik kendaraan (mobil) lainnya sudah paten dan telah berdasarkan pertimbangan yang matang.<br /><br />Alasannya tidak menerima permintaan sopir angkot tersebut, kata dia, jumlah kuota BBM di setiap APMS masih kurang dan dikuatirkan pemilik kendaraan lainnya tidak mendapatkan jatah.<br /><br />Ia mengatakan, jumlah kendaraan roda empat (angkot) dan milik pribadi di Kabupaten Nunukan sudah mencapai 300 buah lebih ditambah pula jumlah kendaraan sepeda motor yang setiap bulannya meningkat pesat hingga mencapai 200 buah setiap bulan pada setiap toko sepeda motor.<br /><br />Abdul Azis menyatakan, masalah kartu kendali sebenarnya tidak ada masalah lagi dan bukan penyebab terjadinya antrean panjang setiap pengisian di APMS tetapi yang perlu dievaluasi adalah masyarakat yang menggunakan jeriken mengantre di APMS.<br /><br />Kesimpulan dalam pertemuan yang digelar di Lantai I Kantor Bupati Nunukan itu, Sekdakab Nunukan, Tommy Harun mengatakan soal kartu kendali tetap dievaluasi dan setelah itu perlu adanya pengawasan ketat terkait penggunaannya.<br /><br />"Kartu kendali yang sudah berjalan saat ini perlu dievaluasi kembali," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>
