Pemkab Penajam Keluarkan SK Paksaan Terkait Limbah

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyiapkan Surat Kputusan Paksaan yang melarang perusahaan tambang yang berada di wilayah hulu Sungai Lawe-lawe membuang limbah cair ke sungai. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, Himawan, saat dihubungi di Penajam, Sabtu mengatakan, Pemkab mengeluarkan SK Paksaan larangan pembuangan limbah ke sungai, khususnya di Sungai Lawe-lawe, karena terbukti menyebabkan pencemaran pada sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.<br /><br />"Kami menyikapi secara tegas dengan mengeluarkan SK Paksaan larangan aktivitas pembuangan limbah oleh perusahaan di sekitar Sungai Lawe-lawe, karena selain terbukti menyebabkan pencemaran, juga membuat rugi PDAM dan masayarakat," ungkap Himawan.<br /><br />Aktivitas pembuangan limbah sejumlah perusahaan ke anak Sungai Lawe-lawe terbukti mengakibatkan kadar air baku PDAM menurun di bawah standar, jelasnya.<br /><br />Berdasarkan hasil uji laboratorium lanjut Himawan, tingkat keasaman atau pH air dari pembuangan limbah cair perusahaan hanya 4,6, sementara normalnya kadar keasaman air bersih antara 6 hingga 9.<br /><br />Atas dasar itulah tambah Himawan, Badan Lingkungan Hidup merekomendasikan SK Paksaan untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan tambang di wilayah Sungai Lawe-lawe.<br /><br />Sebelumya, Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustaqim MZ, meminta Badan Lingkungan Hidup segera menyelidiki dugaan pencemaran Sungai Lawe-lawe yang merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.<br /><br />"Pencemaran itu berdampak negatif bagi masyarakat dan membuat rugi PDAM, karena dengan terjadinya pencemaran itu biaya pengelolaan air bersih meningkat hingga 300 persen dari sebelumnya," ungkap Mustaqim.<br /><br />Mustaqim juga meminta Badan Lingkungan Hidup memeriksa pengelolaan limbah cair di masing-masing perusahaan, karena disinyalir sejumlah perusahaan di wilayah hulu Sungai Lawe-lawe tersebut belum memiliki perizinan terkait upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup. (das/ant)</p>