Pemkab Sekadau Gelar Musrenbang Bahas Rencana Pembangunan 2016

oleh

Pemerintah Kabupaten Sekadau Selasa (17/3/2015) menggelat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten di aula lantai II kantor Bupati Sekadau. <p>Musrenbang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2016.<br /><br />Kegiatan dihadiri Asisten III Setda Kalbar, Robert Nusranto, mewakili Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, MH. Sementara dari lingkungan Pemkab Sekadau hadir Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH, M. Si, Sekda Pemkab Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM, ketua DPRD Kabupaten Sekadau Albertus Pinus, dan para anggota DPRD, Kapolres, AKBP. Muslikun, Pabung Kodim 1204 Sanggau dan Sekadau, sejumlah pimpinan SKPD dan Camat, sejumlah kepala Desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Sekadau.<br /><br />Wakil Bupati Sekadau, Rupinus saat menyampaikan sambutan mengungkapkan, penyusunan RKPD dalam Musrembang tahun ini bertujuan untuk mengsingkronisasikan isu pembangunan yang diusulkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.  <br /><br />"Tentu ada akan melihat sisi Perioritas yang berdasarkan kebutuhan mendesak. Kebijakan penyusunannya RKPD, sudah memperhitungkan pemenuhan kebutuhan pokok yang lebih penting dalam penyelenggaraanya, yakni berkesenabungan antara masyarakat, Pemerintah Desa, kecamatan dan Kabupaten. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembagunan yang baik pula,” ujar Rupinus.<br /><br />Sementara penerapan RKPD yang disusun baru akan dilakukan mulai tanggal 16 Agustus mendatang. “Perlu menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra SKPD selaras dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Sekadau tahun<br />2010-2015,” jelas Rupinus.<br /><br />Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Setda Kalbar, Robert Nusranto, mengharapkan dalam penyusunan Pembangunan harus diperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Sebab, pertanggungjawaban keuangan daerah diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan (BPK), bahkan KPK.<br /><br />“Misalkan ada temuan yang tidak dibahas di Musrenbang, namun namun muncul di APBD, ini bisa menjadi temuan,” ucapnya mengigatkan.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Robert lebih menekankan agar usulan pembangunan mengancu kepada hasil  RPJMD, RKPD dan Musrenbang yang disahkan dalam APBD. (Mto/Kn)</p>