Pemkab Tanggapi Pandangan Fraksi-Frasik DPRD Sintang Atas 10 Raperda

oleh

Penyampaian 10 Raperda dari Pemerintah Kabupaten Sintang kepada DPRD Sintang sudah ditanggapi oleh 9 Fraksi di DPRD Sintang pada Jumat (16/10/2015) lalu. <p style="text-align: justify;">ada banyak tanggapan dan pertanyaan yang terungkap pada tanggapan dan pandangan 9 Fraksi di DPRD tersebut. <br /><br />Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menanggapi dan menjawab seluruh tanggapan dan pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Sintang. <br /><br />Penjabat Bupati Sintang Alexius Akim langsung menjawab pertanyaan dan tanggapan 9 fraksi di DPRD Sintang pada Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Kabupaten Sintang Masa Persidangan III Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 di Ruang Sidang DPRD Sintang. <br /><br />“Mendengar, memperhatikan dan menyimak Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sintang pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan Ke-3 tanggal 16 Oktober 2015 yang lalu, secara umum dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya 10 Raperda yang telah disampaikan dapat di bahas pada rapat – rapat atau sidang-sidang”. <br /><br />Terkait saran agar setiap Raperda disertai dengan kajian akademis, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanahkan untuk setiap raperda wajib disertai dengan penjelasan/keterangan/naskah akademik telah dipenuhi oleh pemerintah. Tentunya bagi raperda yang pada saat penyampaian ke dprd belum dilampiri dengan naskah akademis, akan dilengkapi oleh instansi teknis pada saat pembahasan nantinya.  <br /><br />Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai Raperda tentang Kelembagaan Adat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat khususnya dana hibah kepada dewan adat karena di Kabupaten Sintang terdapat 2 kelembagaan hukum adat, Penjabat Bupati Sintang Alexius Akim menjelaskan bahwa peraturan daerah yang kita susun ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat beserta haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum. <br /><br />Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap kelembagaan adat dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.  <br /><br />Memberikan perlindungan terhadap kelembagaan adat dan hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak masyarakat hukum adat serta memberikan kepastian mengenai tanggungjawab pemerintah daerah terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat beserta haknya. <br /><br />Adapun mengenai fenomena 2 (dua) kelembagaan adat yang ada di kabupaten sintang saat ini, maka dengan ditetapkannya raperda dimaksud akan memperjelas keberadaan kelembagaan adat yang ada di kabupaten sintang, karena secara substansi materi yang diatur adalah tentang kelembagaan itu sendiri yang dalam rangka pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah membentuk badan urusan masyarakat hukum adat yang bersifat koordinasi dan ex-officio. <br /><br />Dimana badan urusan masyarakat hukum adat,  memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain : memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. <br /><br />Keanggotaan badan urusan masyarakat hukum adat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, masyarakat hukum adat, akademisi, organisasi keagamaan dan organisasi non-pemerintah. (Humas)</p>