Pemkab Tapin Berlakukan Penarikan Pajak BPHTB

oleh

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), 2011 ini mulai memberlakukan penarikan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB), kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat, Samsi. <p style="text-align: justify;">Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah, katanya di Rantau, ibukota Kabupaten Tapin, Senin, .<br /><br />"Dalam Undang-Undang itu disebutkan tentang pelimpahan dana perimbangan pusat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian menjadi dasar pembuatan Perda tentang penarikan pajak BPHTP," ujarnya.<br /><br />Untuk mendukung pelaksanaan penarikan pajak BPHTP tersebut, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaaan (PBBP2) dan BPHTB.<br /><br />UPT itu katanya, dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pajak yang disetorkan masyarakat yang menjadi wajib pajak.<br /><br />"Pada pelaksanaannya, penarikan pajak BPHTP tidak berbeda dengan pajak lain hanya saja ada tambahan pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)," katanya.<br /><br />Penyetoran pajak dilakukan langsung ke daerah melalui proses pelayanan petugas UPT, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKKAD) setempat.<br /><br />Dengan diberlakukannya penarikan pajak BPHTP, diharapkan mampu menunjang PAD meskipun diakui hal tersebut tidak terlalu signifikan.<br /><br />"Karena nilai jual tanah dan bangunan di sini relatif masih rendah, tidak seperti di kota-kota besar misalnya," tambahnya.<br /><br />Besaran Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp60 juta dengan tarif pajak 5 persen.<br /><br />Karena itulah, nilai jual sebidang tanah atau bangunan di bawah Rp60 juta tidak dikenakan pajak PBPHTB, demikian Samsi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>