Pemkot Akan Tertibkan Penggunaan Kendaraan Dinas

oleh

Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan menertibkan penggunaan kendaraan dinas, sehingga hanya digunakan pejabat maupun pegawai yang berhak menggunakannya. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami akan menertibkan penggunaan kendaraan dinas sehingga mereka yang menggunakan aset negara itu benar-benar pegawai yang berhak," kata Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Syahriani, Senin.<br /><br />Ia mengatakan langkah itu dilakukan terkait laporan adanya oknum mantan pejabat setingkat kepala dinas yang masih menguasai satu unit mobil dinas padahal yang bersangkutan sudah cukup lama pensiun.<br /><br />Menurut koordinator penggunaan aset Pemkot Banjarbaru itu, pihaknya akan segera menarik kendaraan roda empat tersebut dan menyerahkannya ke bidang aset untuk dipelihara atau diserahkan kepada pegawai lain.<br /><br />"Mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat itu akan ditarik karena yang bersangkutan tidak memiliki hak menguasai apalagi menyimpan dirumah sehingga membuat aset negara itu rusak," tegasnya.<br /><br />Ditekankan, Pemkot tidak pernah melepaskan aset atau dum terhadap kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat sehingga seluruh aset masih tercatat milik negara.<br /><br />Dikatakan, jika ada oknum mantan pejabat yang mengaku memegang surat dum sehingga berani menyimpan aset milik negara itu maka tindakan tersebut merupakan kesalahan yang bersangkutan.<br /><br />"Pemkot tidak pernah melepas aset atau dum, dan dokumen yang dipegang mantan pejabat itu bukan surat dum tetapi hanya telaahan staf sehingga mereka tidak berhak menguasai aset negara itu," ujarnya.<br /><br />Ditambahkan, pihaknya segera menginstruksikan bidang aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginventarisir aset milik pemkot terutama kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat.<br /><br />"Hasil inventarisir aset itu akan diketahui siapa saja yang menggunakan aset dan jika yang menggunakannya bukan pejabat atau pegawai yang berhak maka segera ditarik," katanya.<br /><br />Ia mengatakan, inventarisir aset itu sejalan dengan kebijakan Pemkot menertibkan aset termasuk penyerahan barang milik negara itu kepada pejabat maupun pegawai yang berhak menggunakannya.<br /><br />"Pengelolaan aset merupakan salah satu langkah Pemkot memperbaiki manajemen pengeloaan keuangan dan aset sehingga ke depan seluruh aset yang dimiliki terdata dan diketahui siapa pemegangnya," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>