Pemkot Diminta Bentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lahan

oleh

Ketua Presiden Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT) Prof. KMA M Usop meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera membentuk tim penyelesaian sengketa lahan yang banyak terjadi di kawasan setempat. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami menilai saat ini masalah utama yang dihadapi masyarakat Kalteng adalah masalah sengketa lahan, oleh karena itu pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota wajib untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut," kata Prof. KMA M Usop, di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Menurut dia hampir setiap hari pemberitaan di koran lokal kawasan setempat selalu mengenai masalah sengketa lahan, mulai dari tumpang tindih sampai dengan sertifikat ganda. Dan yang lebih parah lagi Kepala Badan Pertanahan Negara Palangka Raya dituntut mundur oleh masyarakat.<br /><br />Ia menilai, hal tersebut berarti sudah menunjukkan permasalahan sengketa lahan di kawasan setempat sudah perlu campur tangan pemerintah, oleh karena itu Pemkot Palangka Raya segera membentuk tim yang profesional untuk memberikan solusi kepada masyarakat menyelesaikan masalah tersebut.<br /><br />"Kami prihatin, karena akibat permasalahan sengketa lahan, sudah ada rumah yang dibakar, dan sudah ada juga masyarakat yang mencoba menyelesaikan dengan jalan kekerasan sehingga hal tersebut dapat memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan," ucapnya.<br /><br />Pihaknya mencontohkan, tim yang nantinya dibentuk untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut harus gabungan dari instansi yang menangani bagian itu, dan terdiri dari orang-orang yang profesional pada bidangnya. Bila perlu diberikan pelatihan khusus.<br /><br />"Kami yakin, kalau ada tim sengketa lahan yang dibentuk pemerintah maka masyarakat tidak akan lagi berpikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan kekerasan. Sebab minimal pemerintah sudah menjamin untuk memberi kepastian hukum dan solusi mengenai masalah tersebut," tambahnya.<br /><br />Sementara itu, Usop juga mengungkapkan, pembukaan perkebunan sawit besar-besaran di Kalteng sekarang juga memberi pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat. Sebab banyak pengusaha yang membeli lahan warga sekitar.<br /><br />"Kami mengamati, apabila banyak tanah masyarakat yang dijual kepada pengusaha perkebunan atau tambang, maka dapat dipastikan sebagian besar generasi muda di Kalteng tidak akan memiliki lahan sendiri karena dikuasai oleh investor lokal atau luar," ujarnya.<br /><br />Apabila hal itu terjadi, maka generasi muda Kalteng akan terus menjadi buruh perkebunan atau pertambangan, tidak ada lagi yang profesi pekerjaannya sebagai petani atau peternak karena tidak memiliki lahan sendiri.<br /><br />Pihaknya sangat berharap, hal tersebut bisa segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, agar masa yang akan datang menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kalteng meningkat. <strong>(das/ant)</strong></p>