Pemerintah Kota Palangka Raya meminta jajarannya bekerja sama bagi pembaruan terpadu yang nantinya sebagai dasar untuk memberikan perlindungan sosial berdasarkan program yang ditetapkan pemerintah pusat. <p style="text-align: justify;">Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Mofit Saptono Subagio di Palangka Raya, Senin, dalam rapat koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung program perlindungan sosial.<br /><br />"Saya minta kerja sama mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan hingga tingkat kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap penduduk yang ada di wilayah masing-masing dan selanjutnya dikoordinasikan dengan tim di lapangan," katanya.<br /><br />Ia juga berharap hasil pendataan tersebut tepat dan akurat sehingga bantuan program sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran.<br /><br />"Segala kebijakan yang diambil itu sangat tergantung pada pemutakhiran data. Kondisi ekonomi masyarakat bisa dikemukakan melalui data tersebut. Data itu nantinya merupakan cerminan karena kebijakan yang diambil berdasarkan data yang dihimpun saat ini," katanya.<br /><br />Wakil Wali Kota "Kota Cantik" Palangka Raya itu mengatakan, program pemutakhiran data 2011 lalu sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk itu, rapat tersebut digelar untuk memperoleh data terbaru tentang masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial.<br /><br />Kepala BPS Palangka Raya, Sindai M. O.Sea, mengatakan, rapat ini merupakan upaya pemutakhiran data terpadu untuk memberikan perlindungan sosial berdasarkan program yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.<br /><br />"Visinya adalah mengembangkan kualitas hidup masyarakat, menerapkan program keluarga harapan. Ini amanat dari pemerintah pusat guna mensejahterakan rakyat. Untuk transparansi, kami melakukan rapat dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda)," katanya.<br /><br />Turut hadir dalam rapat itu Asisten Kesejahteraan Masyarakat, Gunawan Abel, semua Camat dan Lurah se-Kota Palangka Raya. (das/ant)</p>
