Pemkot Pontianak Ancam Sanksi PNS Tidak Disiplin

oleh

Pemerintah Kota Pontianak mengancam akan memberikan sanksi pada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak menerapkan disiplin PNS bagi bawahannya. <p style="text-align: justify;">Asisten Administrasi Keuangan Pemkot Pontianak Syarif Abdullah Achmad di Pontianak, Selasa mengatakan, kepala SKPD hendaknya memberikan contoh yang baik agar bawahannya menaati Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS di lingkungan Pemkot Pontianak.<br /><br />Ia menjelaskan, pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi bagi kepala SKPD yang lemah dalam mengawasi bawahannya sehingga melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin PNS.<br /><br />Untuk menurut dia, Pemkot Pontianak saat ini gencar melakukan sosialisasi PP tentang disiplin PNS tersebut guna menekan seminimal mungkin pelanggaran sehingga tidak ada alasan bagi PNS untuk tidak mengetahui aturan sewaktu terkena sanksi.<br /><br />Ia menjelaskan, sejak diberlakukan PP No. 53/2010 terjadi penurunan pelanggaran kedisiplinan pegawai, sepanjang tahun 2010 sebanyak 40 kasus pelanggaran disiplin ringan, sedang 6 kasus, disiplin berat sebanyak 12 kasus.<br /><br />"Untuk hukuman disiplin ringan umumnya terkait ketidaktaatan terhadap jam kerja," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Kota Pontianak Riyadi menyatakan, sedang mengintensifkan razia terhadap PNS di lingkungan Pemkot setempat yang mangkir pada jam kerja seperti nongkrong di warung kopi.<br /><br />"Sepanjang bulan April saja kami beberapa kali melakukan razia bagi PNS yang senang mangkir pada jam-jam kerja seperti nongkrong di warung-warung kopi," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, razia diintensifkan bagi PNS pada jam-jam kerja, karena banyak oknum PNS yang senang mangkir hanya untuk sekadar nongkrong-nongkrong di warung kopi. "Padahal jam mereka nongkrong masih jam kerja dan berpakaian PNS lagi," ujarnya.<br /><br />Sebagai aparat pengawal Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, Satpol PP selalu siap melaksanakan tugas termasuk melakukan razia terhadap PNS sendiri, katanya.<br /><br />Sekretaris Satpol PP Kota Pontianak menambahkan, adapun sanksi bagi PNS yang melanggar PP itu, yakni berupa hukuman ringan, sedang hingga berat.<br /><br />Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak Lazuardi menyatakan, setiap PNS wajib mengetahui dan memahami apa saja yang diatur dalam PP No. 53/2010.<br /><br />"PP No. 53/2010 terdiri dari tujuh bab dan 51 pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan bagi PNS," ujarnya.<br /><br />Apabila ada PNS yang melanggar aturan dan larangan itu, maka oknum PNS tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya.<br /><br />Untuk itu, dia mengimbau agar setiap PNS paham dan mematuhi hal-hal terkait kedisiplinan pegawai agar bisa menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan abdi negara bukan pegawai yang gemar nongkrong di warung kopi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>