Pemkot Pontianak-BPKP Kerja Sama Pembenahan Administrasi Keuangan

oleh

Pemerintah Kota Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Barat melaksanakan kerja sama yang berkaitan dengan pembenahan administrasi keuangan dan pengawasan pembangunan di kota itu. <p style="text-align: justify;">"Pemkot Pontianak melakukan kerja sama dengan BPKP yang intinya pembenahan administrasi keuangan dan pengawasan pembangunan di Pontianak," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu (07/11/2012).<br /><br />Ia menjelaskan, kerja sama tersebut dalam rangka menciptakan Kota Pontianak bebas korupsi, terutama dalam bidang pelayanan publik.<br /><br />"Berbagai kerja sama sudah dilakukan mulai dari kerja sama Pemkot dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelanggarakan "Integrity Fair" beberapa waktu lalu, sebagai upaya dalam memaksimalkan pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemkot," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, upaya maksimal sudah dilakukan sehingga orang akan pikir-pikir untuk berbuat menyimpang seperti melakukan korupsi kalau berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan.<br /><br />"Setidak-tidaknya kami mengajak orang untuk mengerem atau mengurangi praktek korupsi di Pontianak. Apalagi secara moril PNS di lingkungan Pemkot sudah melakukan pernyataan sikap dan sebagainya sehingga mereka akan berpikir untuk melakukan penyimpangan tersebut," ungkap Sutarmidji.<br /><br />Dalam berbagai kesempatan Wali Kota Pontianak menyatakan, tekadnya untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang bebas dari korupsi, salah satunya dengan mengikutsertakan Kota Pontianak dalam penilaian yang akan dilakukan KPK.<br /><br />"Berbagai upaya telah kami lakukan dalam mewujudkan hal itu, dengan memangkas izin yang sifatnya tidak perlu dan mempercepat berbagai izin usaha dari sebelumnya berhari-hari menjadi satu hari dan gratis, seperti SITU, SIUP dan TDP," ujarnya.<br /><br />Sementara itu, di tempat terpisah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Iman Bastari saat seminar pencegahan korupsi di Pontianak, Rabu (7/11) menyatakan, untuk penyusunan anggaran 2012, ada 73 persen daerah atau 11 kabupaten dan kota di Kalbar yang tidak tepat waktu.<br /><br />Menurut dia, secara nasional, keterlambatan penetapan APBD antara lain karena birokrasi penetapan alokasi anggaran pusat dan daerah yang terlambat diterima.<br /><br />Selain itu, komunikasi antara pemda dengan DPRD belum berjalan efektif dalam pembahasan RAPBD.<br /><br />"Korupsi terkadang juga terjadi saat pembahasan anggaran yang molor," ujar dia.<br /><br />Untuk opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar, tahun 2011 dari 15 entitas baru satu yang masuk wajar tanpa pengecualian yakni Kota Pontianak. Sisanya wajar dengan pengecualian," kata Iman Bastari. <strong>(phs/Ant/foto:tribunnews.com))</strong></p>