Pemkot Pontianak Hemat Perjalanan Dinas Rp 2 Miliar

oleh

Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengklaim hemat biaya perjalanan dinas sebesar Rp2 miliar tahun anggaran 2011, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji. <p style="text-align: justify;">"Bisa hemat hingga Rp2 miliar karena saya cukup selektif dalam memberikan izin perjalanan dinas bagi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun staf di lingkungan Pemkot Pontianak," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.<br /><br />Ia menjelaskan, besaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Pontianak Tahun 2011 tidak sampai Rp10 miliar.<br /><br />"Kalau dibandingkan dengan daerah lain jauh lebih kecil yang jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat," ujar Sutarmidji.<br /><br />Wali Kota Pontianak menambahkan, pihaknya mulai tahun 2012 juga mewajibkan semua perjalanan dinas menggunakan penerbangan pesawat agar tidak bisa dilakukan manipulasi nama dan data orang yang berangkat.<br /><br />Ia berharap, dengan adanya penghematan biaya perjalanan dinas maka biaya tersebut bisa dialihkan untuk alokasi belanja publik, seperti membangun jalan, membantu rehabilitasi bagi rumah masyarakat yang dinilai tidak layak huni dan lain sebagainya.<br /><br />Sutarmidji menambahkan, selain telah memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak penting, ia juga telah menekan pos Bansos (bantuan sosial) dari yang sebelumnya sebesar Rp50 miliar/tahun hingga Rp8 miliar untuk tahun 2011.<br /><br />"Bansos diperkecil karena lebih banyak yang tidak bermanfaat dan sulit dalam meminta pertanggungjawaban. Sehingga kami menyalurkan Bansos kepada yang memang membutuhkan dan bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan," ungkapnya.<br /><br />Pemkot Pontianak sepanjang tahun 2011 akan merehabilitasi sebanyak 951 unit rumah tidak layak huni yang rata-rata tersebar di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas Pontianak.<br /><br />Data Pemkot Pontianak, mencatat program rehabilitasi tidak layak huni dimulai tahun 2008 sebanyak 43, unit, kemudian tahun 2009 sebanyak 500 unit, tahun 2010 sebanyak 500 unit dan tahun 2011 sebanyak 951 unit.<br /><br />Dari data Pemkot Pontianak, mencatat sekitar 6.000 dari 100 ribu unit rumah atau 10 persen rumah di kota itu termasuk rumah tidak layak huni, terutama permukiman yang berada di sepanjang Sungai Kapuas, seperti tidak memiliki sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) dinding rumah dari bahan kayu yang sudah keropos, serta masih menggunakan atap daun. <strong>(phs/Ant)</strong></p>