Home / Tak Berkategori

Pemkot Pontianak Lakukan Penyegaran Sejumlah Kepala SKPD

Admin - Jurnalis

Jumat, 30 Desember 2011 - 04:01 WIB

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota Pontianak, Jumat, melakukan penyegaran pada beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkunganya, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji. "Pelantikan ini hanya penyegaran dan penyesesuaian tidak ada kaitannya dengan kedekatan suatu kepala SKPD dengan pejabat daerah," kata Sutarmidji seusai melakukan pengangkatan pada struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Pontianak, Jumat. Sutarmidji menampik, naiknya jabatan seseorang karena kedekatan dengan dirinya sebagai kepala daerah. "Ini murni karena prestasi seseorang dan berdasarkan keputusan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan), Kota Pontianak " ujarnya. Selain itu, menurut dia, pergantian itu juga dilakukan berdasarkan nilai kepuasaan pelayanan publik yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan. "Kedepan nilai kepuasaan dalam hal pelayanan publik akan dilakukan oleh tim independen," kata Sutarmidji. Adapun sejumlah kepala SKPD yang dilakukan penyegaran, diantaranya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dijabat oleh Eka Kusumawati sebelumnya beliau sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Syaiful Rachman sebagai Kepala Dinsosnaker sebelumnya sebagai Kepala BP2T. Kemudian, Herry Hadad sebagai Inspektur Kota Pontianak sebelumya beliau sebagai Kepala Bapedda, Aswin Dja’far sebagai Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Pembangunan sebelumnya beliau sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, kini dijabat oleh Hidayati. Dari data yang ada, sebanyak sembilan pejabat Eselon II b yang dilantik, kemudian pejabat Eselon III a sebanyak 30 orang, serta sebanyak lima orang pejabat Eselon IV a yang dilantik oleh Wali Kota Pontianak. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak kembali menekankan, bagi pejabat atau kepala SKPD yang dilantik kalau memang tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja. "Kalau memang tidak mampu sebaiknya mundur agar bisa diisi oleh orang yang tepat sehingga pelayanan publik bisa berjalan sesuai harapan masyarakat," ujarnya. (phs/Ant)