Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, akan terus melakukan efisiensi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya, sehingga dana APBD tidak banyak terserap untuk belanja pegawai, tetapi lebih pro publik. <p style="text-align: justify;">"PNS di lingkungan Pemkot saat ini berkisar 600 orang, sementara penduduk kota itu sekitar 600 ribu orang atau sekitar 1,1 persen jumlah PNS dibandingkan jumlah penduduk," kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Jumat.<br /><br />Sutarmidji menjelaskan, tingkat keefisienan jumlah PNS di lingkungan Pemkot memang sudah maksimal bahkan melebihi tingkat keefisienan PNS secara nasional yang tercatat 2,4 persen.<br /> "Namun efisiensi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat yaitu kami akan mengajukan penggabungan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke DPRD Kota Pontianak. Hal ini kami akan melakukan evaluasi agar lebih efisiensi lagi," katanya.<br /><br />Ia mencontohkan, Kesbanglimas bisa digabungkan dengan Badan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugas kedua SKPD itu lebih luas lagi.<br /><br />Selain itu Wali Kota Pontianak juga akan menggabungkan beberapa bidang dan seksi yang memiliki peran tugas dan porsi yang selama ini kinerjanya dianggap sedikit.<br /><br />"Kami juga akan mengurangi sekitar 60-70 jabatan," kata Sutarmidji.<br /><br />Dengan minimnya jumlah PNS di lingkungan Pemkot Pontianak, dia berharap, jajaran PNS di lingkungannya lebih banyak bekerja menggunakan teknologi informasi dan peningkatan intensif karena beban kerja yang bertambah.<br /><br />Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memuji langkah Wali Kota Pontianak yang telah mengalokasikan APBD tahun 2011 yang lebih pro publik, yakni sebesar 44 persen untuk belanja pegawai dan sisanya sekitar 55 persen untuk belanja publik.<br /><br />"Karena selama ini masih banyak daerah yang alokasi APBD-nya lebih besar untuk belanja pegawai daripada belanja publik karena rasio PNS-nya lebih melebihi kuota ideal," katanya.<br /><br />Seperti di lingkungan Pemkot Pontianak sudah cukup bagus jumlah PNS hanya enam ribu sementara jumlah penduduk sekitar 600 ribu atau berbanding sekitar satu persen lebih, sementara angka nasional masih dua persen lebih sehingga APBD-nya lebih banyak terserap untuk belanja pegawai, kata Gamawan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
