Pemkot Samarinda Sosialisasikan Perpres Pengadaan Barang

oleh
oleh

Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <p style="text-align: justify;">Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda Endang Liansyah di Samarinda, Rabu, mengatakan sosialisasi diikuti seluruh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Unit Layanan Penggadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.<br /><br />Sosialisasi yang digelar Selasa (17/2), menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Khalid Mustafa.<br /><br />"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan peningkatan SDM aparatur pemerintah, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga akan menghasilkan aparatur yang benar-benar memiliki keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan syarat mutlak bagi PPK,PPBJ serta PP," ujar Endang.<br /><br />Ke depan, diharapkan proses PBJ pemerintah lebih efektif, efisien, transparan dan berkualitas, katanya.<br /><br />Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 itu, menurut Endang, mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.<br /><br />"Tata kelola pemerintahan saat ini sudah bergerak menuju perkembangan ke arah yang lebih baik sesuai dengan reformasi birokrasi yang ada," katanya.<br /><br />"Oleh karena itu, dengan disosialisasikannya Perubahan keempat Perpres 54/2010 maka dapat menghilangkan multitafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan pada Pemerintah Kota Samarinda,&quot; ungkap Endang Liansyah. (das/ant)</p>