Pemprov Akan Tunjukkan Dokumen Batas Wilayah Disengketakan

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menunjukkan dokumen batas wilayah Kutai Barat, Kaltim dan Barito Utara, Kalteng yang kini masih menjadi objek sengketa dua kabupaten yang juga terkait dengan lahan konsensi perusahaan batu bara PT Barinto Ekatama. <p style="text-align: justify;">Asisten I Bidang Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Faturahman di Samarinda, Senin, mengatakan, untuk mencegah terjadinya konfik di wilayah perbatasan itu, pihaknya akan memperlihatkan dokumen soal kesepakatan perbatasan kedua daerah itu.<br /><br />"Suluruh dokumen kesepakatan tapal batas itu akan kita perlihatkan di Desa Damai, Kutai Barat, sehingga kita bisa menyakini tanah mereka tidak mungkin diklaim lagi ke Kalteng, karena dokumen-dokumen kita kuat," kata Faturahman saat rapat yang digelar di Gedung C DPRD Provinsi Kaltim Ia menilai mencuatnya isu perbatasan wilayah Kaltim dan Kalteng, disebabkan adanya provokasi dari oknum, yang sengaja memanfaatkan situasi lintas batas wilayah di Kaltim.<br /><br />Padahal, kata dia, hasil pertemuan dengan Kemendagri soal lintas batas tersebut sudah tidak ada masalah dan akan dikaji ulang hasilnya ke lapangan.<br /><br />"Sebenarnya kita pernah berunding dengan Biro Pemerintahan Kalteng. Mereka sudah mengetahui kami yang benar. Ini akan kita cek sekali saja, untuk memuaskan warga Kalteng," katanya.<br /><br />Sementara itu, Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Andi Burhanudin Solong menegaskan sengketa perbatasan di Kutai Barat (Kaltim) dengan Kabupaten Barito Utara (Kalteng), perlu dicarikan solusi dengan menyatukan persepsi untuk menghindari konflik masyarakat setempat.<br /><br />"Jangan sampai terjadi konflik di perbatasan sesama anak bangsa, karena itu harus kita hindari. Mari satukan persepsi kita untuk masalah ini dan jangan biarkan konflik terjadi," katanya.<br /><br />Untuk meredam gejolak di perbatasan itu, Ketua Komisi I DPRD Kutai Barat Ridwei Berharap Pemprov Kaltim dan Kalteng bisa melakukan pertemuan awal bulan Desember 2014. Kesepakatan dalam rapat akan digelar pertemuan antara 2-6 Desember 2014.<br /><br />"Sampai sekarang kami belum pernah bertemu dengan pihak Kalteng, karena dia tidak pernah mengkonfirmasi waktu masuk ke wilayah kita," ujarnya. (das/ant)</p>