Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana menaikkan sewa lapangan parkir (apron) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai pengganti dihapusnya retribusi penumpang pesawat Rp 3.000 per orang. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Banjarmasin Jumat (21/01/2011), mengatakan, penghapusan retribusi karena dinilai bertentangan dengan undang-undang perpajakan dan retribusi daerah sejak Januari 2011 tersebut menyebabkan Pemprov Kalsel kehilangan potensi PAD sebesar Rp 3,7 miliar per tahun. <br /><br />"Untuk itu dalam minggu ini kita akan kembali melakukan pembicaraan dengan PT Angkasa Pura membahas potensi-potensi pendapatan yang mungkin bisa ditarik oleh Pemprov Kalsel," katanya. <br /><br />Salah satunya, kata dia, adalah menaikkan sewa apron dari sebelumnya Rp1,3 miliar pertahun. <br /><br />Kenaikan sewa, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan pendapatan PT Angkasa Pura yang kini juga mengalami banyak kemajuan. <br /><br />"Ketentuan harga sewa apron telah berlangsung tiga tahun, untuk itu kita segera melakukan revisi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan," katanya. <br /><br />Apalagi, kata dia, saat ini jumlah penumpang di Syamsudin Noor setiap tahunnya meningkat tajam dari 3.000 orang per hari menjadi 4.000 orang per hari. <br /><br />Artinya, kata dia, jumlah kedatangan maupun keberangkatan pesawat juga semakin sering. Begitu juga dengan pesawat yang menginap juga semakin banyak. <br /><br />Dengan demikian, kata dia, tidak ada salahnya bila Pemprov Kalsel menaikkan sewa apron tersebut. <br /><br />Belum lagi, kata dia, hasil dari jasa pelayanan PT Angkasa Pura juga semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya penumpang yang datang maupun berangkat. <br /><br />Keinginan Pemprov Kalsel untuk mendapatkan tambahan PAD dari Bandara Syamsudin Noor, karena provinsi kaya tambang ini telah menginvestasikan dananya tidak kurang dari Rp121 miliar. <br /><br />Dana tersebut, kata dia, selain untuk pembangunan apron, landasan pacu juga taxi way, sehingga wajar bila Pemprov mendapatkan bagian. <br /><br />Kendati demikian, kata dia, PAD tetap bukan hal utama yang akan dituntut oleh Pemprov, sebab pelayanan terhadap publik juga jauh lebih penting. <br /><br />Dengan demikian, kata dia, pihaknya juga akan meminta ketegasan dari PT Angkasa Pura tentang rencana pembangunan dan pengembangan bandara. <br /><br />"Kondisi parkir di Bandara sudah tidak memadai begitu juga dengan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, segera harus dibenahi, untuk itu kita akan segera bicara dengan PT Angkasa Pura," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
