Pemprov Diminta Bantu Selesaikan Sengketa Masyarakat-PT Global

oleh

Masyarakat Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membantu menyelesaikan sangketa dengan perusahaan perkebuna besar sawit (PBS), PT Global. <p style="text-align: justify;">"Masyarakat Mantangai mengharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat membantu penyelesaian sengketa itu, terutama berkaitan dengan kebun plasma," kata anggota DPRD Kalteng, Iber H Nahason, di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Menurut anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, keberadaan PBS wajib memberi 20 persen lahan plasma kepada masyarakat Mantangai. Begitu juga dengan perbatasan perlu diperhatikan agar tidak menjadi sengketa berkepanjangan.<br /><br />"Hampir semua PBS di Kalteng selalu bermasalah dengan masyarakat sekitar, terutama mengenai tata batas antar perusahaan dengan perkebunan masyarakat," ujarnya.<br /><br />Selain masalah sengketa dengan PT Global, sebut dia, masyarakat juga meminta pemerintah provinsi memberi bibit karet unggul melalui Dinas Perkebunan Kalteng, karena saat ini sudah tersedia dua sampai lima hektare per kepala keluarga di kecamatan tersebut.<br /><br />Secara terpisah, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kalteng, Rahmat Nasution Hamka mengatakan, mendukung tereaslisasinya peraturan daerah (Perda) Perkebunan Berkelanjutan sehingga keberadaannya bermanfaat bagi rakyat.<br /><br />Di samping itu, dasar hukum yang diprediksi memberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut juga diharapkan dapat dijabarkan dengan tepat dilandasi berbagai ketentuan dan aturan teknis dalam pelaksanaannya.<br /><br />"Apapun maksud dan tujuan dari suatu Ranperda, keberpihakan aturan tersebut terhadap perlindungan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng merupakan sesuatu yang akan menjadi perhatian kami sebagai anggota DPRD," terangnya.<br /><br />Setelah pihaknya menyimak penjelasan proses penyusunan Ranperda Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan ini, dinilai telah memenuhi tahapan proses sebagaimana yang harus dilakukan dalam penyusunan sebuah Ranperda.<br /><br />"Ranperda ini telah dilengkapi naskah akademik yang mengkaji berbagai aspek, baik filosofi, metodologis, dan sosiologis terkait dengan masalah-masalah perkebunan," tegasnya.<strong> (das/ant)</strong></p>