Pemerintah Kalimantan Barat membentuk tim gabungan untuk menilai kinerja sekretaris daerah Kabupaten Kubu Raya. <p style="text-align: justify;">"Terkait tudingan segelintir elemen msyarakat terhadap gubernur yang dianggap lamban merespons surat pemberhentian Sekda Kubu Raya, itu sama sekali tidak benar. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubu Raya hanya mau meluruskan, dalam konteks itu sesuai dengan konfirmasi ke Pemprov Kalbar,bahwa sebenarnya permasalahan ini sudah direspons gubernur Kalbar dengan telah dibentuknya tim gabungan evaluasi untuk menilai kinerja sekda," kata Ketua Fraksi PDIP Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, yang didampingi anggota Fraksi PDIP lainnya di Sungai Raya, Kamis.<br /><br />Menurutnya, saat ini tim sudah bekerja, sehingga pihaknya meminta agar semuanya harus bersabar.<br /><br />"Karena tim bekerja tidak semudah membalikkan telapak tangan sebab harus melalui kajian berbagai aspek dan indikator," tuturnya.<br /><br />Karena itu disebutkan Agus, PDIP Kubu Raya telah merespons positif langkah yang diambil Pemprov Kalbar. Harapannya dari tim itu bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga hasilnya polemik di Pemerintahan Kubu Raya dapat terselesaikan dengan baik.<br /><br />"Untuk itu kami mengimbau agar masing-masing elemen yang ada di Kubu Raya untuk tidak berpolemik berkaitan dengan permasalahan ini. Karena kalau ini dipolemikkan terus malah justru akan memperburuk penyelenggaraan dan citra Pemerintahan di Kubu Raya, dan sesungguhnya itu menunjukkan ketidakmampuan Pemkab secara kolektif dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan," tutur dia.<br /><br />Artinya, lanjut Agus, ketidakharmonisan di Pemerintahan Kubu Raya itu adalah merupakan kesalahan kolektif, bukan orang per orang.<br /><br />Diakui Agus bahwa sebenarnya DPRD telah mengingatkan sejak lama potensi ketidakharmonisan itu agar segera diselesaikan. Hal itu dilakukan baik melalui rapat formal dan informal serta dalam pandangan fraksi di setiap agenda DPRD seperti paripurna.<br /><br />"Jadi, DPRD akan menunggu hasil dari tim evaluasi dari Pemprov Kalbar," katanya.<br /><br />Menurut Agus, sesungguhnya permasalahan itu kembali lagi kepada seluruh penyelenggara pemerintah daerah di Kubu Raya untuk masing-masing instropeksi dan memperbaiki diri serta evaluasi.<br /><br />"Bukannya justru mencari kambing hitam apalagi menyalahkan Pemprov Kalbar yang notabene hanya merupakan pembina dan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
