Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di daerah tersebut. <p style="text-align: justify;">"Hal itu kami lakukan dalam upaya mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab Pemprov Kalbar untuk menjaga kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sumarno di Pontianak, Kamis.<br /><br />Sumarno mengatakan, pelaksanaan PNPM diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi penurunan angka kemiskinan.<br /><br />"Tidak hanya itu, diharapkan pula terjadi proses pembelajaran serta mampu berkoordinasi antar pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota dalam program-program penanggulangan kemiskinan," jelas Sumarno.<br /><br />Ia menilai, evaluasi yang dilaksanakan tersebut akan berkaitan dengan proses pembangunan yang sedang berjalan.<br /><br />Sementara, Kasubdit Rentek Wilayah I Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dedi Permadi mengatakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai bagian dari PNPM Mandiri.<br /><br />"Program tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan," kata Dedi.<br /><br />Menurut Dedi, P2KP dilaksanakan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goal’s (MDG’s).<br /><br />Di Kalbar sendiri, P2KP sudah dimulai sejak 2003 dengan wilayah cakupan meliputi 203 kelurahan/desa, 25 kecamatan dan 6 kota/kabupaten.<br /><br />Sejak peluncuran PNPM Mandiri sampai tahun 2010, cakupan wilayah PNPM Perkotaan meliputi 88 kelurahan/desa, 14 kecamatan dan 5 kota/kabupaten. Jumlah anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) sebanyak 1.012 orang terdiri dari 709 orang laki-laki dan 303 orang perempuan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
