Pemprov Kalbar Ingatkan Ancaman Konflik Lahan

oleh

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, M Zeet Hamdy Assovie mengingatkan ancaman konflik lahan menyangkut permasalahan batas daerah yang tidak tuntas. <p style="text-align: justify;">"Batas daerah merupakan isu yang sangat sensitif. Karena kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan kebingungan, ketegangan dan berujung pada konflik," kata M Zeet saat rapat koordinasi dan pemutakhiran data batas daerah di Pontianak, Selasa.<br /><br />Menurut dia, Kalbar harus belajar dari daerah lain seperti konflik yang terjadi di Lampung.<br /><br />Ia menambahkan, dalam penyelesaian tapal batas, semua pihak harus mengedepankan aturan secara mufakat.<br /><br />Selain itu, lanjut dia, agar masalah tidak berlarut-larut, kedua kepala daerah juga harus bertemu. "Dan fungsi pemprov, siap untuk memfasilitasinya," kata M Zeet.<br /><br />Kepala Biro Pemerintahan Setda Kalbar, Junaidi mengatakan, Pemprov Kalbar akan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelesaian batas daerah.<br /><br />"Akan dilakukan inventarisasi terhadap segmen-segmen batas daerah yang belum ‘clear’," kata Junaidi.<br /><br />Ia mengakui, untuk saat ini, mungkin potensi konflik masih rendah. Ia mencontohkan, ada penduduk Sintang yang menanam di Ketapang.<br /><br />"Mereka tinggal di daerah perbatasan," ujar dia. Namun, lanjut dia, semakin lama, akan berkembang menjadi sebuah komunitas penduduk.<br /><br />"Bisa saja mereka yang sudah membuka lahan, merasa itu masih daerah Sintang. Padahal, sudah masuk ke Ketapang," ungkap dia.<br /><br />Ke depan, pihaknya akan terus menyosialisasikan mengenai batas daerah agar terdapat kesepakatan yang memberi solusi pihak terkait. <strong>(phs/Ant/foto: republika.co.id)</strong></p>