Pemprov Kalbar : Siapkan Data Akurat Penerima BLT

oleh
oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan data yang akurat dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM subsidi. <p style="text-align: justify;">"Intinya, penyaluran bantuan langsung tunai harus tepat sasaran, untuk kelompok yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis.<br /><br />Menurut dia, data penduduk yang berhak menerima dan terkena dampak langsung ada di pemerintah kabupaten dan kota hingga ke jenjang pemerintahan desa.<br /><br />Ia melanjutkan, pengurangan subsidi BBM itu akan memicu kenaikan harga barang. "Ada kelompok yang tidak mampu lagi untuk membeli barang kebutuhan pokok. Ini yang harus jadi perhatian," ujar dia.<br /><br />Christiandy Sanjaya menambahkan, sebenarnya tidak ada masalah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi di Kalbar. "Bahkan ada yang bilang, naik tidak masalah, yang penting ada," kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Kalbar itu.<br /><br />Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah terutama yang jauh dari ibu kota kabupaten atau kecamatan seperti wilayah pedalaman dan perbatasan, harga BBM subsidi bisa mencapai Rp12 ribu.<br /><br />Sementara di Malaysia, harga BBM mencapai Rp10 ribu. "Dengan selisih harga subsidi di Indonesia yang begitu jauh, jangan sampai BBM yang harusnya dinikmati warga Indonesia, dinikmati oleh warga negara lain," ujar dia.<br /><br />Hal itu terjadi pula di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dan Timor Leste.<br /><br />Ia juga berharap, media tidak hanya menyampaikan pemberitaan mengenai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. "Tetapi juga angkat kenapa harga (BBM subsidi) harus naik," kata Christiandy Sanjaya.<br /><br />Pemerintah mengusulkan langkah penghematan beban subsidi BBM, antara lain berupa penyesuaian harga BBM bersubsidi khususnya jenis premium dan solar dari semula Rp4.500,00 per liter menjadi Rp6.000,00 per liter yang akan diberlakukan mulai April 2012.<strong> (phs/Ant)</strong></p>