Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menawarkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur berskala besar ke pihak swasta guna mensiasati keterbatasan anggaran negara. <p style="text-align: justify;">"Hari ini, dilakukan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan pengusaha, organisasi, pelaku investasi di Kalbar, serta BUMN," kata Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin saat sosialisasi kerja sama di Pontianak, Selasa.<br /><br />Ia melanjutkan, pihaknya melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kemenkeu untuk membantu menyusun studi kelayakan dari proyek yang akan ditawarkan tersebut.<br /><br />"Nantinya, tidak hanya swasta dalam negeri yang dilibatkan, swasta luar negeri pun dapat turut serta," kata dia.<br /><br />Saat ini, proyek yang ditawarkan adalah "Greater Pontianak Watersupply", yang akan menjadi penyuplai air bersih untuk keperluan domestik dan industri di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya.<br /><br />Proyek yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2 triliun itu, telah masuk di dalam buku proyek dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah swasta.<br /><br />Ia mengungkapkan, proyek itu sudah diajukan ke pemerintah pusat sejak tahun 2007.<br /><br />"Dan baru tahun 2012 disetujui dan dianggap layak, dari berbagai segi sehingga wajar untuk ditawarkan ke swasta," ujar Sri Jumiadatin.<br /><br />Namun ia mengakui hingga kini belum ada yang berminat dengan proyek tersebut. "Karena ini proyek jangka panjang, dan nilainya juga besar," kata dia.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga mengkaji proyek lain yang mendesak untuk dibangun di Kalbar. Misalnya pelabuhan khusus CPO, bandara, pembangkit listrik hingga rumah sakit.<br /><br />"Jadi, pemerintah kabupaten dan kota juga paham bahwa ada peluang lain untuk mencari pendanaan dalam proyek infrastruktur," ujarnya.<br /><br />Ia berharap, peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sektor infrastruktur di Kalbar yang diakui masih lemah.<strong> (das/ant)</strong></p>