Pemprov Kalsel Diminta Antisipasi Dini Kabut Asap

oleh
oleh

Anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan Zulfa Asma Vikra meminta pemerintah provinsi setempat mengantisipasi secara dini agar tidak terulang kembali bencana kabut asap. <p style="text-align: justify;">Pemprov Kalsel harus lebih serius dan sejak dini melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terulang kembali bencana kabut asap, katanya di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />"Pasalnya kalau kita mengikuti prakiraan Badan Meterologi dan Geofisika (BMG), tahun 2016 bakal terjadi kemarau panjang lagi. Bahkan lebih panjang dari tahun 2015," ucap politisi muda Partai Demokrat itu menjawab Antara Kalsel.<br /><br />Berdasarkan prakiraan BMG, kutipnya, musim kemarau tahun ini (2016) mulai April atau lebih awal dari tahun lalu, sehingga kekeringan tak bisa terhindar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kebakaran lahan dan hutan.<br /><br />Menurut pecinta lingkungan atau penyayang habitat hewan langka bekantan (kera hidung panjang) itu, antisipasi dini kembali terjadinya bencana kabut asap, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan "ecosistym" (lingkungan hidup).<br /><br />Sebagai contoh sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kalsel hendaknya berkelanjutan dan lebih intensif lagi, saran wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum dan magister hukum itu.<br /><br />Selain itu, penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti pembakaran lahan dan hutan (termasuk untuk membuka perkebunan) harus tegas dan konsekwen, lanjut wakil rakyat yang bujangan tersebut..<br /><br />"Siapapun yang terbukti lalai, terlebih melakukan pembakaran lahan dan hutan harus mendapat sanksi hukum atau tindakan tegas sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran yang bersangkutan, baik perorangan dan terlebih bagi perusahaan," pintanya.<br /><br />Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu berharap, tahun 2016 tak ada lagi kabut asap di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini.<br /><br />"Jangan cuma berpikir untuk meminimalkan serangan kabut asap atau kebakaran lahan dan hutan. Tapi harus bertekad dan berusaha lebih maksimal serta serius agar kabut asap tidak ada lagi di ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’ Kalsel ini," demikian Zulfam. (das/ant)</p>