Pemprov Kalsel Diminta Kendalikan Kebutuhan Pokok

Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Perdana Kesuma, meminta, pemerintah provinsi setempat atau instansi terkait agar segera mengendalikan kebutuhan pokok, baik terkait harga maupun persediaan. <p style="text-align: justify;"><br />"Kita berharap, baik menjelang bulan puasa Ramadhan maupun lebaran Idul Fitri 1432 Hijjriah, di Kalsel jangan sampai terjadi kelangkaan kebutuhan pokok serta harga yang melambung tinggi," katanya di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />Melihat fenomena harga sejumlah kebutuhan pokok di Kalsel, politisi muda Partai Golkar itu khawatir akan terus naik hingga mendekati Ramadhan dan Idul Firi 1432 H, yang pada gilirannya masyarakat teriak karena tak terjangkau daya beli mereka.<br /><br />"Dikhawatirkan pula adanya permainan spekulan, yang bukan cuma mempermainkan harga, tapi juga persediaan kebutuhan pokok tersebut, misalnya dengan melakukan penimbunan atau stok yang berlebih-lebihan," tuturnya.<br /><br />"Karena ‘hukum ekonomi’ pasti terjadi, yaitu bila persediaan kurang, sementara kebutuhan meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga," lanjut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu.<br /><br />Anggota Komisi II DPRD Kalsel yang tergolong "vokal" dalam menyuarakan aspirasi masyarakat itu, menyatakan, masih bisa memaklumi kenaikan harga kebutuhan pokok maksimal 10 persen, sesuai dinamika pasar.<br /><br />"Tapi bila kenaikan melampaui 10 persen, maka pemerintah perlu meneliti dan mencari akar permasalahan, serta solusi terbaik agar masyarakat jangan sampai menjerit, terutama golongan menengah ke bawah," tandasnya.<br /><br />Oleh sebab itu, Pemprov atau instansi terkait, dalam hal ini seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel hendaknya lebih aktif lagi melakukan pemantauan dan jika memungkinkan mengadakan operasi pasar.<br /><br />Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian diminta melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya oknum tertentu atau sepekulan yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat tersebut, seperti gula pasir.<br /><br />"Bila ada menemukan indikasi penimbunan, maka harus segera ditindak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan gejolak ekonomi serta ketidak stabilan masyarakat," demikian Gusti Perdana. <strong>(phs/Ant)</strong></p>