DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah provinsi setempat segera menyelesaikan masalah tapal batas, baik antarkabupaten dalam provinsi maupun batas dengan provinsi lain. <p style="text-align: justify;">Permintaan tersebut dikemukakan saat rapat konsultasi dengan Gubernur Kalsel yang membahas isu-isu strategis di daerah belakangan ini, ungkap Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi kepada wartawan di Banjarmasin, Sabtu.<br /><br />Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, permasalahan batas wilayah bisa menjadi "bom waktu" yang bisa meledak atau menjadi persoalan baru.<br /><br />"Persoalan baru itu bisa saja berupa konflik horizontal, terutama antara warga yang tinggal di sekitar perbatasan tersebut. Kalau sudah terjadi konflik, maka kemungkinan sulit menyelesaikan," tandasnya.<br /><br />Ia mengungkapkan, masalah tapal batas yang belakangan mulai mengemuka antara lain di sekitar perbatasan Kabupaten Kotabaru, Kalsel dengan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur (Kaltim).<br /><br />Selain itu, batas wilayah antara Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalsel dengan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng) serta penyelesaian masalah perbatasan Kabupaten Tabalong, Kalsel dan Kabupaten Barito Timur (Bartim) Kalteng belum juga tuntas.<br /><br />"Belum lagi masalah tapal batas antara kabupaten/kota, antarkecamatan dan antardesa dalam wilayah Kalsel sendiri, masih banyak pula yang belum terselesaikan," katanya.<br /><br />Sebagai contoh yang cukup hangat belakangan masalah perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala), namun sudah terjadi perdamaian antara kedua bupati tersebut. Namun sejumlah anggota DPRD Tanbu mempermasalahkan kesepakatan damai kedua bupati.<br /><br />Kesepakatan damai tersebut, yaitu Bupati Tanbu Mardani H Maming setuju menyerahkan batas wilayah yang sempat menjadi sengketa itu kepada Bupati Tala, H Adriansyah.<br /><br />Oleh karena itu, dalam rapat konsultasi yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah dan Gubernur setempat H Rudy Ariffin, penanganan masalah tapal batas akan menjadi salah satu prioritas program pemerintah provinsi (Pemprov).<br /><br />"Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Gedung DPRD Kalsel Kamis (9/6) malam itu, gubernur menyatakan akan memperhatikan saran-saran legislatifnya, termasuk masalah penyelesaian perbatasan," demikian Riswandi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
