Ketua Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Ihsanudin dari Partai Keadilan Sejahtera, meminta pemerintah provinsi setempat lebih serius membangun infrastruktur di wilayah ini terdiri 13 kabupaten/kota. <p style="text-align: justify;">Persoalan infrastruktur dinilainya belum memadai serta penanganan pembangunannya yang terkesan kurang serius, sehingga investor agak malas menanamkan modal di Kalimantan Selatan (Kalsel), tandasnya, di Banjarmasin, Senin.<br /><br />Padahal, ungkap Sekretaris Dewan Pmpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel itu, berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) setempat, cukup banyak inverstor yang berminat menanamkan modal.<br /><br />"Berdasarkan informasi tersebut, pendaftar investasi yang mau masuk Kalsel mencapai Rp66 triliun lebih, namun belum bisa terealisasi sesuai harapan," ungkapnya didampingi sejumlah anggota Komisi II DPRD provinsi setempat.<br /><br />"Hal itu, oleh karena infrastruktur, seperti ketersediaan daya listrik yang masih kurang, sehingga tak sedikit pula investor yang membatalkan atau menunda minat menanamkan modal di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa ini," lanjutnya.<br /><br />Sebagai contoh dalam beberapa tahun belakangan, PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng belum bisa memberikan pelayanan daya listrik secara maksimal untuk keperluan industri, yaitu saat beban puncak perusahaan tersebut harus menggunakan genset sendiri.<br /><br />Begitu pula sarana dan prasarana perhubungan, seperti jalan nasional di Kalsel sampai saat ini belum ada kelas II atau kelas I, dan baru kelas III dengan daya tahan beban maksimum delapan ton.<br /><br />Sementara beban angkutan banyak yang mencapai belasan ton, yang mungkin hanya bisa lewat pada jalan kelas II atau kelas I. Oleh karenanya kondisi jalan nasional/jalan umum di Kalsel terjadi percepatan kerusakan.<br /><br />Wakil rakyat dari PKS yang berpendidikan akuntan itu, menambahkan, persoalan lain di Kalsel yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah, seperti ketersediaan lahan dan kepastian hukumnya.<br /><br />Untuk itu pula, Komisi II DPRD Kalsel dalam waktu segera akan "duduk satu meja" dengan PT PLN (Persero) Kalselteng, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS) serta BKPMD Kalsel dan sejumlah instansi terkait lainnya.<br /><br />"Dari hasil pertemuan tersebut, diharapkan dapat tersusun ‘portofolio’ investasi di Kalsel, yang pada gilirannya dapat lebih mendorong minat investor menanamkan modal di provinsi kita," demikian Ihsanudin. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
