Pemprov Kalsel Disarankan Atur Perkebunan Kelapa Sawit

oleh

Anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Hasmy Fadillah Akbar, menyarankan, pemerintah provinsi setempat agar segera mengatur peruntukan lahan perkebunan kelapa sawit. <p style="text-align: justify;">"Pengaturan itu perlu, guna menghindari tumpang tindih peruntukan lahan atau bisa mengganggu peruntukan lahan usaha pertanian potensial lainnya," tandas politisi senior Partai Golkar itu, di Banjarmasin, Senin.<br /><br />Saran alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, sehubungan dengan semakin maraknya usaha perkebunan kelapa sawit di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel.<br /><br />Sebab, menurut dia tanpa pengaturan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, tak menutup kemungkinan akan tergerusnya lahan usaha pertanian pangan, persawahan dan padi ladang.<br /><br />"Dengan tergerusnya lahan pertanian pangan potensial tersebut bisa berdampak pada ketersediaan pangan atau menurunnya produksi padi Kalsel. Sementara pembukaan lahan persawahan baru tak terlalu signifikan," kata mantan pegawai Departemen Pertanian tersebut.<br /><br />Sebagai contoh warga tani Desa Kunyit Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalsel belakangan mengeluh karena persawahan mereka tak bisa maksimal menghasilkan panen padi, disebabkan berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Mereka menduga perkebunan kelapa sawit lebih rakus terhadap kebutuhan air, sehingga persawahan warga tani setempat cepat mengering sebelum tibanya musim panen dan hasil panen berkurang, tidak seperti keadaan terdahulu, ungkapnya mengutip keterangan petani Kunyit.<br /><br />Untuk pengaturan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, menyarankan, Pemprov Kalsel agar membuat Peraturan Daerah (Perda) dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<br /><br />"Misalnya membuat zona terpisah atau berjauhan antara lahan usaha perkebunan kelapa sawit dengan persawahan, sehingga keberadaan perkebunan tersebut tak sampai mengganggu perkembangan padi," sarannya.<br /><br />Mengingat karakter tanaman kelapa sawit yang banyak membutuhkan air, ia berpendapat, untuk usaha perkebunan tersebut cocok menggunakan lahan rawa monoton.<br /><br />"Lahan rawa monoton itu selain cocok dan potensial untuk usaha perkebunan kelapa sawit, juga dengan pengolahan lahan yang baik bisa untuk pengembangan agronina," demikian Hasmy Fadillah Akbar.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, Ketua wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat, menyatakan, mendukungan terhadap kebijakan Bupati Tala, yang menghentikan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit.<br /><br />"Kita sambut positif dan dukung sikap Bupati Tala, Adriansyah yang menghentikan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di daerahnya. Karena perkebunan kelapa sawit juga bisa berdampak pada kerusakan alam," lanjutnya.<br /><br />Mengenai pemanfaatan lahan rawa untuk perkebunan kelapa sawit, aktivis lingkungan hidup itu, menyatakan, kurang sependapat, karena bisa berdampak kurang baik terhadap usaha perikanan rakyat.<br /><br />Oleh sebab itu, kalau memungkinkan, lahan rawa juga terbebas dari usaha perkebunan kelapa sawit, karena akan lebih banyak negatif daripada positif, demikian Hegar.<strong> (phs/Ant)</strong></p>